VIVAnews – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengatakan banyak pemborosan terjadi di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Salah satunya, anggaran pemeliharaan rumah jabatan (RJA) untuk para anggota Dewan tahun 2012, yang menelan biaya Rp101,1 miliar.
“Alokasi total anggaran untuk pemeliharaan RJA dan wisma peristirahatan DPR sebesar Rp98 miliar. Ditambah Rp3,1 miliar, menjadi Rp101,1 miliar,” ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, Selasa 10 April 2012.
Dana pemeliharaan sebesar Rp98 miliar itu meningkat tajam dari tahun sebelumnya. Pada 2011, misalnya, cuma dianggarkan Rp50,3 miliar.
Menurut Uchok, dari dana sebesar Rp98 miliar itu, Rp2,9 miliar digunakan untuk “‘registrasi kegiatan”‘. Namun angka ini dinilai terlalu besar. “Karena, anggaran registrasi kegiatan sebetulnya untuk pembayaran uang lelah pengelola administrasi pemeliharaan gedung, Wisma Griya Sabha dan komplek RJA DPR,” katanya.
Selain itu, Rp3,2 miliar dari dana Rp98 miliar itu digunakan untuk keperluan retribusi. “Untuk pembayaran restribusi listrik, telepon, gas, dan air Kompleks RJA DPR Ulujami, RJA Kalibata, dan RJA Pimpinan,” ujar Uchok.
Anggaran Rp98 miliar ini paling besar digunakan untuk pembangunan Rumah Negara. Proyek itu mendapat alokasi sebesar Rp85 miliar. “Dan, pembangunan Rumah Negara ini tidak ada penjelasan dari DIPA Setjen,” tutur Uchok.
Sementara itu, untuk rehabilitasi sarana kantor di RJA, dianggarkan sebesar Rp2,2 miliar. Pemeliharaan prasarana lingkungan dianggarkan Rp4 miliar, dan pengadaan sarana gedung RJA sebesar Rp373 juta.
Sedangkan dana Rp3,1 miliar dianggarkan untuk pemeliharaan ketertiban umum gedung, kantor, RJA, dan wisma DPR. “Untuk pembayaran honor tenaga pamdal sebanyak 53 orang yang belum diangkat menjadi PNS sesuai standar,” ujar Uchok.
Pengeluaran ini, lanjut Uchok, merupakan bentuk pemborosan yang dilakukan DPR. “Untuk itu, kita meminta kepada Ketua BURT dan anggota dewan lainnya, sudah selayaknya anggaran sebesar Rp101,1 miliar dilakukan penghematan dan realokasikan anggaran ke program-program kerakyatan,” katanya.
“Karena, sampai saat ini banyak anggota dewan yang tidak menempati RJA lantaran publik tahu, bahwa memang anggota dewan tidak cocok tinggal di sana. Karena RJA bukan selera kemewahaan para anggota dewan terhormat.”
Tidak Ditempati
Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, mengatakan pengeluaran untuk RJA hanya Rp30 miliar. “Kita bisa mengecek pengeluarannya benar Rp30 miliar,” kata Pramono.
Pramono mengakui ada sejumlah RJA yang tidak ditempati anggota dewan sehingga menyebabkan pemborosan anggaran. Oleh sebab itu, kata dia, ada usulan RJA yang tidak ditempati dikembalikan saja ke negara.
“Kalau dikembalikan kepada negara, saya yakin itu lebih baik termasuk biaya rumah anggota yang kita lihat banyak tidak digunakan,” kata dia.
“Angka relatif, tapi harus kita kontrol bersama apa digunakan sesuai fungsinya. Tapi kalau untuk melakukan penghematan ya itu tadi RJA harus dikembalikan,” lanjut politisi asal PDIP itu
Namun, tambah Pramono, upaya pengembalian rumah jabatan anggota DPR itu tidak mudah. “Seperti dulu saya menolak mobil jabatan, tapi ternyata tak gampang dan saya tak jadi mengembalikan, ” katanya. “Sulitnya karena itu hal yang melekat pada jabatan,” lanjut Pramono. (umi)
Sumber : Vivanews
