SHARE

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia meminta seluruh elemen masyarakat mewaspadai dan mengawasi realisasi APBD, karena dikhawatirkan dimanfaatkan untuk kepentingan politisi tertentu pada Pilkada Tanjungpinang tahun 2012.

“Anggaran daerah berpotensi dipergunakan untuk kepentingan politik, karena itu harus diawasi bersama,” kata Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Tanjungpinang, Askarmen Harun, Rabu.

Pos anggaran bantuan sosial, kata dia, paling rawan diselewengkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik jelang pesta demokrasi. Anggaran bantuan sosial rawan digunakan untuk pencitraan kandidat tertentu.

“Figur yang memiliki otoritas atau pun akses di dalam pemerintahan akan lebih mudah memanfaatkan anggaran daerah untuk kepentingan politik baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujarnya.

Bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin dapat dimanfaatkan untuk mencitrakan figur yang dekat dengan penguasa daerah. Permintaan pun untuk memilih figur tertentu juga disampaikan pada saat bantuan didistribusikan.

“Kami berharap masyarakat yang mendapat bantuan tersebut tidak merasa terbebani dan tetap idealis dalam menentukan pilihan, karena bantuan itu berasal dari uang rakyat, bukan uang pribadi,” katanya.

Hal senada dikatakan Ketua Komunitas Merah Putih, Suprapto. Penyelewengan atau pun pemanfaatan anggaran daerah untuk kepentingan politik berpeluang terjadi karena tahapan pilkada belum dimulai.

Bahkan figur yang saat ini telah diusung partai tertentu sebagai calon wali kota masih dianggap bukan sebagai calon wali kota oleh penyelenggara pilkada. Hal itu yang membuat figur-figur yang diperkirakan mencalonkan diri pada Pilkada Tanjungpinang tahun 2012 lebih bebas bergerak melaksanakan program pencitraannya.

“Sistem membuat Panwaslu Tanjungpinang seperti macan ompong, karena tidak dapat berbuat apa-apa, meski menemukan dugaan penggunaan anggaran daerah untuk kepentingan politik kandidat tertentu,” ungkapnya.

sumber : Antara

SHARE