BATAM, IsuKepri.Com — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih terus terjadi membuat kondisi Batam menjadi darurat. Kedaruratan ini membuat Pemerintah Kota Batam menurunkan TNI dan Polri untuk menjaga distribusi BBM hingga di SPBU.
Pemerintah Kota Batam meminta TNI Angkatan Darat (Yonif 134 Tuah Sakti dan Kodim 0316) serta TNI Angkatan Laut ikut terjun mengamankan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Batam. Yonif 134 dan Kodim 0316 akan melakukan pengawasan penyaluran BBM di tingkat SPBU.
Sedangkan TNI AL akan melakukan pengawasan kemungkinan penyelewengan BBM melalui laut. Karena disinyalir, penyelewengan BBM juga dilakukan melalui laut.
“Permintaan diturunkannya aparat TNI AD dan TNI AL untuk ikut membantu mengamankan distribusi BBM diusulkan oleh Kapolresta Barelang, Karyoto,” ungkap Walikota Batam, Ahmad Dahlan kepada para wartawan usai rapat koordinasi bersama unsur Muspida plus di lantai 4 Pemko Batam, Selasa (29/5/2012).
Selama ini, pihak kepolisian-lah yang diminta Pertamina untuk melakukan pengamanan di tingkat SPBU di Kota Batam. Namun, kelangkaan BBM terutama jenis solar di Kota Batam justru semakin menjadi.
Hampir setiap hari selama dua minggu terakhir berturut-turut, antrian kendaraan roda empat dan sejenisnya mengular hampir di seluruh SPBU di Kota Batam. Terkadang pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku-pelaku penyelewengan solar di SPBU beserta barang bukti kendaraan. Namun entah kenapa, sampai saat ini prosesnya seperti terhenti hanya karena pelaku diduga oknum berambut cepak atau memiliki bekingan “orang kuat”.
“Kini, polisi hanya akan mengawasi penyaluran BBM dari depot pertamina ke SPBU. Polisi tidak lagi mengawasi SPBU, karena akan diawasi langsung oleh TNI,” kata Walikota kepada IsuKepri.Com.
Menurut Ahmad Dahlan, pengawasan oleh TNI dan Polisi ini direncanakan mulai berjalan dalam minggu ini. Penarikan aparat dari kedua institusi itu akan dilakukan jika persediaan BBM di lapangan sudah kembali normal, tidak ada lagi kelangkaan.
Jangka waktu pengawasan BBM ditargetkan selama sebulan. Namun bisa dipercepat jika kondisi di lapangan dapat segera normal dan bisa diperpanjang jika masih terjadi kelangkaan.
“Kalau mengenai jangka waktu, itu situasional,” imbuhnya.
Ahmad Dahlan menegaskan bahwa seluruh unsur muspida plus terkait berkomitmen penuh dalam menormalkan kembali terjadinya kelangkaan BBM di Batam. Unsur Muspida tersebut diantaranya Pemko Batam, BP Batam, Kejaksaan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Batam, Polresta Barelang, Yonif 134 Tuah Sakti dan Kodim 0316.
Disamping itu, BPH Migas juga diharapkan dapat memberikan tambahan kuota. Mengingat selama ini tidak ada penambahan kuota BBM secara signifikan.
Kepala Disperindag dan ESDM Kota Batam, Ahmad Hijazi menyebutkan, penambahan kuota masih menunggu keputusan dari BPH Migas. Dimana awalnya, Batam mengajukan kenaikan kuota sebanyak 11 persen dari kuota 2011 sebesar 186.571 kiloliter untuk premium dan 85.954 kiloliter untuk solar.
“Tapi realisasinya, kuota BBM untuk 2012 justru dikurangi 30 persen. Kita ingin, minimal ini dikembalikan ke angka normal, sesuai kuota 2011 lalu,” ungkapnya. (eki)
