Tanjungpinang, Isukepri.com – Ratusan masa masyarakat Bintan yang mengatasnamakan kelompok Mahasiswa Rakyat Berantas Otak Mandul (MR. BOM) mendatangi kantor gubernur Kepri, Kamis (04/10). Masa yang dikoordinatori oleh Ignatius ini menuntut agar pemerintah pemprov yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri segera menyelesaikan sengketa lahan masyarakat dengan PT. BMW.
” Kita sudah tidak percaya lagi dengan Bupati Bintan, saat ini kami sangat mengharapkan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk segera menyelesaikan masalah lahan di Bintan, ” ujar Ignatius kepada beberapa jajaran pemerintah pemprov Kepri di ruang pertemuan lantai 2 kantor pemprov Kepri.
Ignatius juga mengatakan bahwa perjuangan ganti rugi lahan masyarakat sudah dilakukan hampir 20 tahun, namun sampai sekarang belum juga selesai.
” Permasalahan lahan di Bintan sudah berlangsung lama, hingga pemilik lahan meninggal pun kasus lahan belum juga tuntas, ” ujar Ignatius.
H. Saidi salah satu tokoh masyarakat Bintan yang ikut dalam aksi juga mengatakan bahwa mereka masih siap untuk melakukan perundingan. Saidi juga menyesalkan Bupti Bintan, Anshar Ahmad yang tidak tegas dan terkesan menelantarkan aspirasi masyarakat di Lobam dan Lagoi.
Hal senada juga diungkapkan oleh Farizan, dari kalangan pemuda Bintan. Dia mengatakan kepada Isukepri.com bahwa jika PT. BMW sudah tidak sanggup menyelesaikan lahan untuk investasi, seharusnya lahan dikembalikan kepada masyarakat.
” Kita minta lahan dikembalikan kepada rakyat, sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan oleh PT.BMW, ” ujar Farizan.sambil menunjukkan surat pernyataan yang ditandatangi oleh Direktur PT. Buana Megawisata tertanggal 3 Februari 1993. Dimana pada point 4 disebutkan bahwa jika pembebasan atau pembayaran ganti rugi tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, maka pihak PT BMW bersedia melepaskan kembali tanah-tanah rakyat yang belum dibebaskan dengan proses melalui pelepasan hak.
Menangaapi aspirasi pendemo, Reni Yusneli yang mewakili Pemprov Kepri berusaha mengakomodir aspirasi dari kelompok masyarakat Bintan.
” Aspirasi bapak-bapak akan segera saya sampaikan kepada Wagub, dan kami minta SK dari bapak-bapak yang ditunjuk sebagai koordinator mediasi sengketa lahan ini, ” ujar Reni.
Reni menambahkan kegunaan SK itu adalah untuk memudahkan koordinasi kerja penyelesaian sengketa lahan.
” Kami sangat paham permasalahan sengketa lahan ini, ” ujar Reni. Selain itu Reni juga mengharapakan semua pihak untuk dapat menahan emosi. (Slk)
