Bogor, IsuKepri.com – Konsolidasi Demokrasi Indonesia (KDI) yang saat ini digelar di Hotel Evergreen Cisarua, Bogor sudah memasuki tahap perumusan rekomendasi dan penyusunan rencana aksi.
Dalam siaran persnya, komisi rekomendasi menghasilkan 3 agenda besar yang harus segera dijalankan dan dirangkum dalam sebuah resolusi bertajuk Resolusi Kedaulatan Bangsa.
Hal ini diungkapkan oleh Emi Lasary, aktivis dari Kalimatan Selatan.
Nasionalisasi asset tambang, migas dan perkebunan asing, Gulingkan Rezim SBY – Boediono sekarang juga, Bentuk pemerintahan transisi, teriak Emi Lasary, saat membacakan hasil rekomendasi komisi A, Sabtu (19/01).
Para aktifis menilai bahwa selama rezim SBY – Boediono yang telah berjalan selama delapan tahun belakangan ini melahirkan penderitaan lahir batin rakyat Indonesia yang kian dalam, Kemiskinan, pengangguran semakin tinggi. Kesenjangan sosial kian melebar. Rakyat menjerit dikarenakan harga-harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, biaya pendidikan mahal, kesehatan tidak terjangkau oleh mayoritas rakyat.
Sementara teror, intimadisi terhadap petani, buruh semakin keji. Konflik sosial, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) merebak dan pemerintah lepas tangan melakukan pembiaran untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan, papar Emy.
Tanah-tanah rakyat jatuh ke tangan pemilik modal besar dan sebagian besar adalah modal asing. Melalui UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dibuat pada era pemerintahan SBY, tanah Negara dapat dikuasai 95 tahun oleh modal asing. Melalui Perpres 36 tahun 2010 yang dikeluarkan SBY seluruh sektor ekonomi strategis mulai dari pertanian, pangan, energy, minyak dan gas, keuangan, perbankan, hingga ritel dapat dikuasai 95% hingga 99 % oleh modal asing. Rakyat Indonesia semakin tersingkir dan kehilangan akses atas sumber-sumber produksi. Pada saat yang sama pemerintah SBY melakukan impor besar-besaran mulai dari produk pertanian, pangan hingga hasil industry yang mengakibatkan petani semakin miskin dan industri nasional ambruk. Maka jadilah Indonesia sebagai lahan jarahan dari kapitalisme asing dalam seluruh sendi kehidupan ekonominya.
Kekayaan alam Indonesia dikeruk dan diangkut ke luar negeri demi kesejahteraan bangsa asing. Minyak, gas, batubar di ekploitasi untuk memenuhi kebutuhan energi bangsa lain. Mineral, hasil hutan, dan hasil perkebunan dipersembahkan untuk membangun industry di negeri negeri imperialis. Rakyat Indonesia disisahkan limbah beracun, kerusakan lingkungan, kehancuran hutan, yang menjadi sebab bencana banjir, longsor yang berlangsung di senatero tanah air sekarang ini.
Sementara Anggaran Negara sebagian besar dihabiskan untuk menjalankan pemerintahan yang korup. Pemerintahan SBY dan kroninya menjadi dalang dari berbagai kasus korupsi besar di tanah air. Kasus korupsi Century, Hambalang, Wisma atlet, kasus pajak, kasus korupsi BLBI yang melibatkan Boediono, telah menjadi bukti nyata bahwa moral pemerintahan sangat bobrok. Sementara sisi lain pemerintah terus menumpuk utang. Saat ini utang pemerintah telah mencapai Rp 2000 triliun lebih, yang menyebabkan anggaran Negara tersedot untuk pembayaran bunga utang dan cicilan utang pokok. Sisi lain seluruh subsidi untuk rakyat dicabut dan dialihkan untuk kepentingan modal besar dan pesta pora penyelenggara pemerintahan.
Oleh karenanya tidak ada alasan bagi pemuda dan mahasiswa untuk mempertahankan pemerintah SBY yang korup ini. Tidak ada alasan bagi rakyat Indonesia untuk melanjutkan reformasi yang pada kenyataannya adalah penghianatan terhadap cita-cita Sumpah Pemuda, amanat Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945 yang asli. Tidak ada alasan bagi pemuda dan mahasiswa menunggu perubahan lewat PEMILU liberal yang penuh dengan politik uang, dan hanya akan menjadi alat melanggengkan pemerintahan boneka imperialis yang korup.
Rezim SBY harus diahiri, Reformasi Penghianatan Harus dihentikan. Untuk itu maka Satu-satunya jalan adalah revolusi. Pemuda mahasiswa dan rakyat harus bersatu, mengobarkan panji panji anti NEKOLIM, kembali pada Pancasila dan UUD 1945 asli sebegai syarat mewujudkan kedaulatan rakyat, bangsa dan Negara, pungkasnya.
Selain resolusi tersebut, Komisi lainnya yaitu komisi B sedianya akan memaparkan mengenai agenda aksi nasional untuk mewujudkan resolusi yang dibuat oleh Komisi A.
Seluruh hasil dari komisi selanjutnya akan dibahas dalam rapat pleno malam ini juga. Sehingga sesuai dengan rencana maka pada hari Minggu besok agenda dari KDI adalah pengesahan hasil pleno dan konferensi pers hasil pleno tersebut.(Skw/One)
