Tanjungpinang, IsuKepri.com – Maraknya kasus-kasus di Provinsi Kepri yang tidak dapat diselesaikan oleh Polda Kepri dan juga para Penegak Hukum menjadi masalah yang tidak akan ada habisnya, salah satunya kasus penimbunan BBM bersubsidi oleh PT Gandasari yang hingga kini terkesan lenyap.
Menyikapi masalah tersebut, Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Tanjungpinang-Bintan dan Gerakan Mahasiswa Peduli Kota Tanjungpinang (GMPKT) melakukan aksi demo di Kapolda Kepri.
” Kita bisa melihat bagaimana kinerja Polda Kepri dan juga Aparat Penegak Hukum untuk menangani kasus-kasus di Kepri, seperti kasus penimbunan BBM bersubsidi oleh PT Gandasari. PT Gandasari yang telah menyeludupkan BBM bersubsidi jenis solar yang tentunya telah melanggar hukum dan juga akan merugikan masyarakat setempat, ” ujar Saputra Alinata selaku koordinator lapangan.
Para aktivis juga melakukan aksi pembagian brosur dan pernyataan sikap kepada masyarakat di kawasan taman Pamedan sebelum melanjutkan aksinya.
Saputra menambahkan, Mahasiswa ingin membuka kaca mata masyarakat Kepri bahwasanya penegakan hukum di kepri masih terkesan lemah bahkan melindungi tersangka.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menuntut agar Kapolda Kepri mundur dari jabatannya karena dinilai telah gagal dalam mengemban amanah dari masyarakat. PMII juga menuntut akan melakukan aksi yang lebih besar di Mabes Polri dan DPR RI apabila tuntutan mereka tidak di tanggapi oleh Kapolda Kepri.
PMII juga pernah menggelar aksi penuntutan terhadap Dinas Pertambanngan Kabupaten Bintan agar kiranya lebih transparan dalam pengelolaan dana DKTM yang melalui perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bintan (10/12/2012).
PMII terlibat aksi dorong dengan Satpol PP.
Aksi yang dilakukan oleh PMII sengaja dilakukan setelah niat mereka untuk bertemu dengan pejabat yang tengah menggelar acara bersama dengan KPK di halaman Pemerintahan Provinsi Kepri (28/01/2013) beberapa waktu lalu. Beberapa mahasiswa terlibat aksi dorong dengan satpol PP Pemerintah Kepri karena dihadang untuk bertemu pejabat pemerintah.
” Ini adalah gedung milik rakyat, mengapa kami tidak boleh masuk. Sedangkan acara KPK saja ada mahasiswa yang diundang, emangnya kami ini bukan mahasiswa apa, ” ujar berorasi
Dalam orasinya mereka juga menanyakan mengenai penyelewengan dana hibah atas proyek pembangunan Kampus UMRAH, Tanjungpinang.
PMII juga pernah menggelar aksi di Batu 12 Tanjungpinang tepatnya di depan kantor DPRD Provinsi Kepri. Aksi itu bentuk ketidakpuasan atas hasil kinerja para anggota DPRD Provinsi Kepri, selama tahun 2012 hanya menghasilkan lima Peraturan Daerah (Perda), Rabu (19/12/2012).
” Kemana saja DPRD Kepri selama ini, wakil rakyat hanya sibuk jalan-jalan ke luar negeri, kunjungan kerja ke Provinsi lain setiap bulannya. Kapan waktu untuk memikirkan kemajuan Kepri. kapan?, ” ujar Rusman, Koordinator lapangan pada saat itu.
Mereka juga meminta dana sebesar Rp14,19 miliar yang dihabiskan DPRD Kepri selama tahun 2012 untuk jalan-jalan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. Dana sebesar itu, ungkap Rusnan, digunakan untuk apa saja, dan apa manfaatnya bagi daerah Kepri.
Banyak aksi yang dilakukan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Tanjungpinang-Bintan, dan juga PMII cabang Batam. Mereka semua menuntut dan mengoreksi kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Riau baik dari segi Keamanan, pemerintahan, kebijakan-kebijakan pemerintah dan lain-lain guna kepentingan dan kemajuan Provinsi Kepulauan Riau kedepannya.(Edy)
