Tanjungpinang, IsuKepri.com – Penataan para pedagang kaki lima di areal Tepi Laut yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang berapa bulan lalu, menimbulkan efek negatif untuk perekonomian terhadap pedagang tersebut.
Pasalnya, selain minimnya penghasilan, para pedagang juga merasa kebijakan tersebut membuat mereka terpaksa berencana meninggalkan usahanya.
“Selama satu bulan penghasilan kami berkurang disini, sebelumnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, saat ini justru tidak mencukupi,” kata pedagang tepi laut, Joni, Sabtu (11/5).
Selain itu, ia juga mengeluhkan kapasitas meja yang dibatasi sebab berpengaruh negatif terhadap pendapatan. Sambung Joni, sebelumnya meja bisa diletakkan sampai sepuluh dengan empat kursi tiap-tiap meja. Namun saat ini, jumlahnya dibatasi dan yang diperbolehkan hanya lima meja saja. Hal itu membuat, mereka kualahan untuk mendapatkan Rp100.000 per malamnya.
Joni, merasa kehidupan para pedagang tepi laut yang monoton hanya berjualan minuman bandrek tersebut, terasa dibebani akan kebijakan itu.
“Kita tetap mendukung program pemerintah untuk memajukan Kota Tanjungpinang, akan tetapi apakah tidak ada cara lain untuk bisa menertibkan para pedagang tepi laut ini, jika kondisinya seperti ini terus menerus, kami mau cari pendapatan dimana, sementara Tanjungpinang kekurangan lapangan kerja,” ucapnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengunjung Tepi Laut, Rahman jika kondisi Tepi Laut tidak seperti dulu, saat ini sering dilakukan pemeriksaan KTP, padahal pihaknya sudah membuat KTP dan merasa hal ini mengganggu kenyamanan pengunjung.
“Kebebasan para pengunjung untuk menikmati segelas minuman jadi terusik dan merasa hal ini mengusik kenyamanan kami, yang juga mengakibatkan sepinya para warga yang berkunjung ke Tepi Laut ” kata Rahman.
Mengingat antara pedagang dan pennggunjung saling berkaitan, Rahman meminta agar pemerintah tidak hanya menertibkan saja, akan tetapi berilah solusi yang saling menguntungkan antara pedagang dan program pemerintah yang juga untuk rakyat. (Saoed)
