Jakarta, IsuKepri.com – Gubernur Provinsi kepulauan Riau, Drs. H Muhammad Sani kembali menegaskan tekad komitmennya untuk melakukan pembangunan berkesinambungan diseluruh pelosok Provinsi Kepri. Pembangunan ini diharapkan dapat langsung menyentuh masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Pemprov Kepri sangat fokus dalam mengentaskan kemiskinan. Berbagai program dan kebijakan dibuat agar kemiskinan di Kepri berkurang. Salah satunya adalah dengan rehabilitasi rumah tak layak huni, kata Gubernur usai mengikuti peluncuran laporan High Level Panel of Eminent Person (HLPEP) on the Post-2015 Development Agenda di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/6).
Dalam acara yang dihadiri Presiden SBY itu, Gubernur mengatakan, Pemprov Kepri memiliki delapan fokus pembangunan yang menjadi prioritas pada tahun anggaran 2014 – 2015. Ke delapan fokus pembangunan itu adalah pendidikan, kesehatan, kelautan perikanan, pariwisata, UKM, perhubungan, infrastruktur, serta bidang pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Presiden SBY dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa tujuan inti dari agenda pembangunan mendatang adalah memutus rantai kemiskinan yang ada di Indonesia. Mengakhiri kemiskinan ekstrim dalam segala bentuknya adalah tanggung jawab kita bersama. Dan ini dalam konteks pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan dengan ekuitas,” kata Presiden SBY.
Menjawab hal ini, Gubernur menyebutkan, poin kritis utama dalam upaya mengentaskan kemiskinan adalah perlunya sebuah kemitraan dengan semua pemangku kepentingan untuk memiliki rasa kesamaan tujuan dan bertindak dalam kepentingan bersama.
Ditempat yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Kepri Drs. Naharuddin mengatakan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden, bahwa poin kritis dan utama dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan adalah perlunya sebuah kemitraan dengan semua pemangku kepentingan untuk memiliki rasa kesamaan tujuan dan bertindak dalam kepentingan bersama.
Ke depan, di dalam penyusunan perencanaan pembangunan tentunya kita akan arahkan setiap kegiatan pembangunan mengarah pada kesejahteraan rakyat sebagaimana agenda pembangunan mendatang dalam HLPEP on The Post 2015 agenda, ujar Naharuddin.
Selain itu, panel yang diluncurkan Presiden memiliki misi merumuskan kerangka setelah MDGs. Ada delapan tujuan MDGs yang tidak dibuang, karena masih relevan dan diperlukan oleh negara berkembang. Tapi terus dilakukan evaluasi dan koreksi.
Panel merumuskan tujuan agenda pembangunan mendatang dalam 12 tujuan. Pertama, mengakhiri kemiskinan. Kedua, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Ketiga, pendidikan yang berkualitas dan pembelajaran seumur hidup. Keempat, memastikan kehidupan yang sehat. Kelima, menjamin ketahanan pangan dan gizi yang baik. Keenam, akses universal terhadap air dan sanitasi, dan ketujuh adalah perlunya ketahanan energi secara berkelanjutan.
Tujuan kedelapan, menciptakan lapangan kerja, pengidupan yang berkelanjutan, dan pertumbuhan yang adil. Kesembilan, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan. Kesepuluh, memastikan good governance dan institusi yang efektif. Kesebelas, memastikan masyarakat yang stabil dan damai, dan keduabelas adalah menciptakan lingkungan hidup dan katalisator pembiayaan jangka panjang secara global.
Menurut Gubernur, Kepri akan serius dengan dua belas agenda pembangunan ini. Untuk MDGs saja, pencapaian yang dilakukan Kepri beberapa di antaranya melebihi target nasional. Bahkan, dengan keseriusan soal MDGs, Kepri menerima Penghargaan Pencapaian Sasaran Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) tahun 2013. (ALPIAN TANJUNG/ HUMAS)
