Tanjungpinang, IsuKepri.com – Guna mengantisipasi kemacetan di sekitar Sekolah Pelita Nusantara (Pelnus) yang selalu meresahkan pengendara sepeda motor dan mobil sudah dapat teratasi dengan adanya kebijakan alternatif yang akan diberlakukan pihak sekolah tersebut.
Kebijakan itu adalah, dengan mengadakan sistem pembagian jadwal pulang siswa Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Pelita Nusantara.
Kepala Operasional Sekolah/ Humas Pelnus, Kristiny mengatakan, pihak sekolah Pelita Nusantara telah membuat kebijakan seperti membagi jadwal pulang siswa SD kelas I, II, pada pukul 14.00 WIB dan kelas III, IV, V, VI pulang seperti biasanya dan tidak menggangu jadwal mata pelajaran siswa serta kurikulum yang berlaku di sekolah itu.
“Diberlakukan kebijakan seperti itu, karena orangtua murid untuk siswa SD sering mengantar dan menjemput anaknya, itulah sebenarnya membuat macet,”, ujar Kristiny, Rabu (18/9) kepada IsuKepri.com.
Ia juga mengatakan, bukan hanya itu, kebijakan yang diterapkan Sekolah Pelita Nusantara untuk mengurangi kemacetan terhadap parkir di sekolahnya itu, pihaknya sudah meminta pengawasan dari instansi terkait.
“Kami juga sudah meminta pengawasan kepada Dinas Perhubungan dan Informasi Komunikasi serta Kepolisian Lalu Lintas untuk menertibkan masalah kemacetan itu. Ditambah lagi dengan bantuan para guru untuk menyambut murid dan tas anak mereka (red – orangtua murid). Jadi mereka dibolehkan hanya drop saja tidak boleh ikut masuk ke sekolah,” ucapnya.
Sementara itu, Kristiny mengutarakan, Sekolah Pelita Nusantara juga memiliki parkir di halaman belakang, hanya sudah penuh oleh motor para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), jarang orangtua murid SD bersedia memarkirkan kendaraannya disana.
Selain itu, ketika disinggung soal lahan parkir yang hanya sedikit, Kristiny menerangkan, bahwa memang terjadi kendala dalam masalah lahan parkir saat ini.
“Kami lagi mencoba nego untuk membeli tanah samping, tetapi belum ada kata sepakat dari yang punya tanah,” kata Kristiny.
Akan hal itu, ia meminta kerjasama dari orangtua murid agar bisa mematuhi kebijakan alternatif untuk menertibkan masalah parkir tersebut. (CR11)
