Batam, IsuKepri.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Aziz, meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membenahi serta memperhatikan wilayah perbatasan secara bersama – sama. Sebab, permasalahan perbatasan selalu dikaitkan dengan harkat dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Wilayah perbatasan harus menjadi cermin Indonesia di dunia luar. Sehingga harus dibenahi dan diperhatikan bersama – sama, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ujar Harry, saat menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Sarasehan Perbatasan yang digagas oleh Komunitas Merah Putih Kepulauan Riau, Sabtu (28/9), di Kecamatan Nongsa, Batam.
Pada kesempatan itu juga, Harry mengatakan, Pulau Puteri sebagai pulau yang berdekatan dengan Negara Singapura, secara administratif merupakan tanggungjawab dari pihak Kecamatan Nongsa.
Namun, untuk wewenangnya masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap pengelolaan daerah – daerah perbatasan,” tutur Harry.
Harry mengutarakan, kesenjangan yang terdapat dikawasan perbatasan akan menimbulkan gejolak. Seperti halnya masyarakat perbatasan lebih nyaman untuk bertransaksi di negara tetangga, ketimbang bertransaksi di negara sendiri.
Kesenjangan pada kawasan perbatasan harus segera dibenahi, agar tidak terjadi gejolak – gejolak yang lebih besar, ujarnya.
Selain itu, Harry juga menyampaikan, dibeberapa titik diwilayah perbatasan, masih ditemukan infrastruktur yang sangat jauh dari harapan. Seperti infrastruktur pendidikan yang masih rendah, bahkan ada beberapa pulau yang masih terisolir akses transportasinya.
“Anggaran yang dialokasikan untuk kawasan perbatasan pada tahun 2013 sebesar Rp1 triliun lebih yang tersebar di Natuna, Bintan, Batam, Karimun, dan Anambas sebagai kabupaten yang memiliki pulau terdepan. Output yang diharapkan adalah pengelolaan perbatasan semakin maksimal yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan,” ucapnya. (CR02)
