Tanjungpinang. IsuKepri.com – Peran serta wakil masyarakat untuk Kecamatan Tambelan di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai masih minim. Pasalnya, jika melihat sejarah kegemilangan pulau tersebut, peran serta setiap wakil daerah atau tokoh yang diharapkan bisa mewujudkan aspirasi masyarakat menjadi prioritas utama, namun kini kondisinya tidak seperti yang diharapkan.
“Meskipun ada beberapa wakil Tambelan di DPRD, jika kita menilai, peran serta para pejabat dari Tambelan tersebut belum maksimal,” ujar seorang tokoh pemuda Tambelan, Helmi, Senin (16/9).
Menurutnya, penilaian tersebut ia dapat dari tolok ukur terhadap beberapa kasus di kecamatan tersebut, diantaranya masalah hutan lindung.
“Seperti kasus hutan lindung, dimana Tambelan akan dibuat untuk dijadikan hutan lindung. Kamilah masyarakat Tambelan yang menentang kebijakan tersebut,” tegasnya.
Hal itu, dikarenakan tidak ada pembelaan dari para wakil daerah di tampuk pemerintahan, sambungnya, masyarakat Tambelan sendiri yang berjuang menolak kebijakan tersebut. Akhirnya, Tambelan batal menjadi kawasan hutan lindung.
“Seberapa pun banyaknya wakil daerah di DPRD ini, pengabdian untuk Tambelan, jelas dinilai belum maksimal,” tegasnya.
Sebab itu, suara masyarakat Tambelan diharapkan tidak berpecah – pecah, seperti yang terjadi pada tahun – tahun sebelumnya.
“Sebanyak 3600 DPT (Daftar Pemilih Tetap) dari Tambelan, juga dapat fokus untuk memilih satu wakil rakyat yang original dari Tambelan,” imbuhnya. (SAUD MC)
