Tanjungpinang. IsuKepri.com – Sebanyak 19 pulau terdepat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, rawan direbut negara luar. Hal itu juga dikhawatirkan oleh Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kepulauan Riau, karena masing – masing pulau terdepan tersebut, memiliki potensi yang sangat baik apabila dikelola dengan benar.
“Di antaranya adalah pulau Putri yang meskipun berada dekat dengan Batam, namun potensi dan posisinya yang berada di perbatasan dengan negara lain, membuat keberadaan pulau tersebut sangat rawan. Bukan rawan dari segi keamannya, namun rawan diambil negara lain,” kata Kabid Pengelola Infrastruktur Kawasan Perbatasan BPP Kepri, Hendrija, Kamis (3/10).
Kepada IsuKepri.com, Hendrija mengatakan, 19 pulau tersebut khususnya berada di wilayah perbatasan Provinsi Kepri. Sementara, sejak hilangnya Simpadan dan Ligitan, pemerintah mulai memikirkan daerah di perbatasan Indonesia pada umumnya, dan Kepri pada khususnya dengan membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan Kepres nomor 12 tahun 2008 dari UU nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara.
“Ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk bisa mengelola wilayah perbatasan tersebut. Dari BNPP itulah, di wilayah provinsi dibentuknya Badan Pengelola Perbatasan (BPP) yang tetap memiliki satu tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat perbatasan di dalam segala sektor. Karena domain keamanan itu wewenang pusat, sementara kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan itu tanggung jawab bersama antara pusat, provinsi dan kebupaten kota,” ujarnya.
Terkait anggaran untuk mengelola perbatasan, Hendrija, mengaku genap menjelang dua tahun ini, anggaran BPP Kepri untuk mengelola perbatasan naik dari Rp6 miliar menjadi Rp10 miliar. Sementara, sangat disayangkan BPP yang dibentuk di kabupaten dan kota seperti di Natuna, Anambas dan Karimun anggaran yang disupport masih rendah.
“Namun BNPP melakukan strategi menumbuhkan pusat pertumbuhan baru yang berkonsentrasi pada konsep Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Batam dan Natuna, bahkan untuk sekarang ini PKSN tersebut di fokuskan ke Ranai, sementara untuk 2015 dan seterusnya barulah di fokuskan ke daerah lain di perbatasan Kepri,” ungkapnya.
Dengan harapan, mudah – mudahan dengan keberadaan BNPP serta segala program yang ada di dalamnya, pertama dapat membangun sarana dan prasarana masyarakat di kawasan perbatasan, seperti dermaga, jalan yang disemenisasi, serta menumbuh kembangkan daerah perbatasan sebagai pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru. Karena selama ini yang dikenal hanya Batam, Bintan dan karimun.
“Visi BNPP berujung pada menjadikan kawasan perbatasan itu yang aman dan sejahtera sebagai beranda depan negara NKRI, kalau aman saja, tetapi tidak sejahtera dan sebaliknya itu tidak sesuai, jadi dia harus sejalan dan seiring,” ucap Hendrija pada Isukepri. (SAUD MC)
