Tanjungpinang, IsuKepri.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Kepri, Yasinul Arif menyampaikan, penjualan rumah pada akhir 2013 hingga saat ini menurun hingga 60 persen di Provinsi Kepri. Akan hal itu, target 5000 unit rumah pertahun tidak tercapai.
“Penjualan rumah property di Provinsi Kepri yang kami rasakan, baik pada akhir tahun 2013 hingga memasuki Januari 2014 ini menurun sekitar 60 persen. Biasanya, dalam sebulan itu rata – rata pengembang menjual rumah sekitar 10 unit menurut standarisasi, tapi hanya terjual sekitar 4 – 5 unit saja untuk semua tipe,” kata Yasinul Arif, Jumat (24/1) kepada IsuKepri.com.
Turun atau lesunya pasar penjualan property di Kepri dan khususnya di Tanjungpinang, kata Arif, disebabkan terkendala dengan masalah clasik yang tidak kunjung ada solusinya, ditambah lagi dengan masalah kendala harga lahan dan ketersediaan lahan.
“Selain sulitnya lahan yang tersedia dan harga lahan tanah semakin mahal, juga terkendala dari suku bunga KPR yang cukup tinggi sekitar 15 persen dari Kementerian Perumahan Rakyat. Terus biaya uang muka sekitar 30 persen, yang dulu hanya sekitar 20 persen. Selain itu biaya retribusi vasum juga tinggi, lemahnya rupiah dan memasuki pemilu yang membuat situasi politik, sehingga kami tergabung dalam DPD REI Kepri masih meraba hingga sekarang,” kata Arif.
Arif menambahkan, bila dilihat minat masyarakat yang ingin memilki dan membutuhkan rumah di tahun 2013 lalu cukup tinggi.
“Tapi masalahnya harga rumah tersebut mahal, bunga tinggi dan lahan yang kita cari tidak ada, kalau adapun mahal, bagaimana kita ingin membangun. Apalagi sekarang ada peraturan Kemenhut tentang kawasan hutan lindung yang sertifikatnya tak bisa dikeluarkan,” kata Arif.
Melihat keadaan tersebut, kata Arif, tentunya membuat pasar property di daerah menjadi kurang bergairah dan berdampak kepada penjualan rumah.
“Bayangkan sejak dari tahun 2011 lalu, terget kita tidak pernah tercapai untuk 5000 rumah setiap tahunnya,” ujar Arif,
Ia berharap kepada pemerintah Daerah atau Provinsi Kepri agar dapat sepenuhnya mendukung pembangunan perumahan yang dilaksanakan REI Kepri, baik dari segi lahan dan lainnya. (AFRIZAL)
