Batam, IsuKepri.com – Isman Rudi resmi menjabat sebagai kepala perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Kepri. Jabatan itu juga, resmi diemban Isman Rudi, dalam acara serahterima jabatan (Sertijab) pada Kamis (14/8) di kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Kepri.
Pada sertijab itu juga, turut hadir pihak Keuangan Negara, Gubernur Kepri, H. M. Sani dan Wakil Gubernur Kepri, Soeryo Respationo, serta Komunikasi Musyawarah Pimpinan Daerah, Ketua DPRD Provinsi/ kabupaten/ kota se Kepri dan Pejabat struktural di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri.
Acara itu juga diawali dengan pembacaan surat petisi keputusan Sekretaris Jenderal dan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serahterima jabatan antara Perwakilan Provinsi, Drs. Farna MM dengan Kepala Perwakilan yang baru, Isman Rudi SE.MM, diikuti penyerahan memori akhir jabatan yang berisi profil, rangkuman kegiatan dan kinerja perwakilan secara keseluruhan dan utuh selama periode masa jabatan.
Pada acara itu juga, Gubernur Kepri, Muhamad Sani menyampaikan, perwakilan BPK RI Kepri telah membantu dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara khususnya Kepri.
Bahwa perpindahan satu tugas perlu diartikan dengan positif untuk memberikan tambahan ilmu dan pengalaman yang tentunya akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan karir pejabat. Serta bertambahnya ilmu,” ungkap Sani dalam sambutanya.
Selain itu, Anggota BPK RI III, Agung Firman Sampurna, dalam sambutannya menyampaikan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tidak lupa memberikan apresiasi positif atas kinerja Farna selama kurang lebih tiga tahun 10 bulan memimpin perwakilan BPK RI Kepri dan meminta kepada Isman Rudi untuk melanjutkan dan meningkatkan apa yang telah dirintis dan dibangun oleh kepala sebelumnya dengan penuh tanggung jawab.
Dan jangan ragu, karena Kepri banyak retribusi dengan daerah yang terpisah – pisah. BPK RI merupakan bentuk tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 45 dalam mensejahterakan segenap bangsa,” ucapnya dalam pesanya.
Ia melanjutkan, sebagai keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara, mulai sesuai tingkat kewenanganya, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban sejatinya merupakan oprasionalisasi dalam pencapaiaan tujuan ber Negara.
Kegiataan pengelolaan uang negara, berjalan sepanjang tahun yang harus diselenggarakan dengan acauntable, ekonomik, efektif dan efesien dengan memperhatikan rasa ke adilan dan kepatuhan, paparnya. (AJANG NURDIN)
