Tanjungpinang, IsuKepri.com – Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah menyampaikan, lima tahun kedepan Tanjungpinang akan menghadapi lima tantangan mendasar dalam pembangunan, yaitu peningkatan kualitas SDM, percepatan pertumbuhan ekonomi, penyediaan infrastruktur yang mantap, kelestarian lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Visi misi yang telah ditetapkan, sudah dijabarkan dalam 11 tujuan, 20 sasaran pembangunan daerah, serta 18 arah kebijakan, dan 44 program prioritas pembangunan, ucap Lis dalam pembukaan sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018 yang digelar oleh Bappeda Kota Tanjungpinang, Senin (25/8), di Hotel Bintan Beach Resort.
Kegiatan itu juga, diikuti oleh peserta yang merupakan dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, khususnya pejabat pembuat program serta LSM dan akademisi.
Selain itu, dokumen RPJMD Kota Tanjungpinang sendiri telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013. Keberadaan RPJMD akan menjadi pedoman kerja walikota dan wakil walikota terpilih beserta perangkatnya dalam melaksanakan tugas – tugas pembangunan serta pelayanan masyarakat selama masa jabatannya.
RPJMD juga, digunakan oleh DPRD sebagai tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban kepala daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan kepala daerah itu sendiri.
Pada kesempatan itu juga, Kepala Bappeda Kota Tanjungpinang, Drs. Hamalis menyampaikan, tujuan dilaksanakannya sosialisasi tersebut adalah untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi seluruh stakeholders pembangunan dalam penyelanggaraan perencanaan pembangunan baik antar kelurahan, kecamatan, Pemko Tanjungpinang, Pemerintah Provinsi Kepri, serta pemerintah pusat.
Selain itu juga, untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini, salah satunya adalah agar ada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan misi Walikota Tanjungpinang tahun 2013 – 2018, ucap Hamalis.
Sementara, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan selama sehari dengan menghadirkan narasumber dari Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Reformasi Birokrasi Kemenpan & RB, Muhammad Yusuf Ateh, serta Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo. (ALPIAN TANJUNG)
