Tanjungpinang, IsuKepri.com – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Iskandarsyah menilai, penerapkan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 mendatang, khususnya di daerah sekitar Provinsi Kepri, pemerintah belum siap dan tidak menjamin.
“Kalau dilihat pemerintah kita, baik pusat maupun di daerah, saya menilai belum siap dan tidak menjamin mengahadapi MEA 2015. Karena dilihat dari segi sumber daya manusia (SDM), kita sudah kalah jauh dengan negara Asean lainya. Dan Kepri diprediksi hanya dimanfaatkan sebaga pangsa pasar dan mau tidak mau MEA 2015 sudah menjadi kesepakatan Asean,” kata Iskandarsyah, Jumat (7/11).
Menurut dia, seharusnya pemerintah mempersiapkan lebih matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya, seperti prodruk UMKM, tenaga kerja dan faslitas penerangan seperti listrik.
“Memang ini sebuah peluang bagi kita, khususunya di Kepri, tapi harus dipersiapkan dengan matang. Kalau tidak, ini akan menjadi musibah bagi kita sendiri di Kepri karena ini merupakan persaingan bebas. Karena kesepakatan perjanjian MEA 2015 ini telah disetujui masa pimpinan pemerintahan yang lama dan bukan pimpinan pemerintahan sekarang (Jokowi) dan sekarang hanya menjalankannya saja,” tuturnya.
Karena dikatakanya, bila diterapkan MEA pada 2015 mendatang, maka nanti diseluruh Asean bisa bebas berdagang tanpa regulasi yang terlalu berat dan bersaing bebas dimana saja dilingkungan Negara Asean.
“Nanti orang Singapura, Vietnam bisa berbisnis dan berdagang di Tanjungpinang. Contohnya Batam, Singapura membuat shipyard di Batam dengan keuntungan besar berpihak kepada Singapura dan metode ini harus ditukar,” ujar Iskandarsyah.
Sementara, kata dia, terkait tenaga ahlinya, banyak perusahaan mendatangkan personil ahli dari luar yang seharunya tenaga tersebut berasal dari dalam.
“Jadi saya melihat, pemerintahan pusat sebelumnya kurang bertanggungjawab untuk itu, dan kini semua dibebankan kepada pemerintahan Jokowi,” katanya. (AFRIZAL)
