Tanjungpinang – Sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia, Kepri memiliki produksi perikanan yang cukup besar di sektor perikanan tangkap, budidaya dan pengolahannya.
Berdasarkan data tahun 2013 lalu, total produksi tangkap 361.941,68 ton/tahun, total produksi budidaya 17.683 ton/tahun yang terdiri dari budidaya laut (kja dan kjt) 4.227 ton/tahun, budidaya air tawar 13.366 ton/tahun, budidaya payau 91 ton, produksi budidaya rumput laut 11.700 ton/tahun.
Sedangkan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar di kabupaten kota se Kepri berjumlah 880 unit dengan jumlah produksi hasil olahan sebesar 4.199,628 ton/ tahunnya ditambah lagi bahwa Kepri juga memiliki potensi sektor wisata bahari.
Maka dari itu, sebagai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang memiliki peran penting menumbuhkembangkan sektor tersebut, perlu merumuskan aspek pemanfaatan sumberdaya kelautan secara optimal sehingga diharapkan Kepri akan menjadi negeri bahari yang benar-benar terkemuka di negara kesatuan Republik Indonesia.
Hal ini yang menjadi motivasi untuk menyeragamkan dan sama-sama berkomitmen untuk merealisasikan dalam pembangunan daerah yang berbasis kelautan.
Oleh sebab itu, selain mengadakan sinkronisasi program dan anggaran P2HP tahun 2014 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pengembangan program P2HP yang optimal serta perencanaan dan pengembangan program P2HP di tahun 2014, dikegiatan sinkronisasi program dan anggaran (P2HP) pada 15 April 2014 di hotel Comfort Tanjungpinang yang diikuti oleh 36 peserta yang berasal dari kabupaten/kota se-Kepulauan Riau, DKP Provinsi Kepri sekaligus fasilitasi akses permodalan usaha sektor kelautan dan perikanan tahun 2014 yang dikemas untuk membina UMKM sektor kelautan dan perikanan agar menjadi usaha yang bankable dan pembinaan umkm potensial agar mampu berkembang dan mandiri serta memfasilitasi umkm sektor kelautan dan perikanan untuk mengakses sumber-sumber permodalan baik perbankan maupun nonperbankan pada 2014.
Menurut Kadis DKP Kepri, Raja Ariza yang diwakili oleh Sekretaris DKP Kepri, Relawan Zai, kebijakan pembangunan kelautan perikanan di Kepri saat ini menjadi perioritas gubernur, yang salah satu misinya adalah meningkatkan pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Oleh sebab itu, melalui dukungan dan kerjasama dengan KKMB diharapkan dapat membantu para UMKM yang bergerak di sektor perikanan dari skala mikro menjadi usaha kecil, dari usaha kecil menjadi usaha menengah dan yang skala besar membina yang kecil.
Meskipun ternyata UMKM memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun disebabkan adanya kendala KKMB dalam menfasilitasi UMKM dengan lembaga keuangan, kemudian jumlah KKMB yang aktif masih rendah dan kurangya pengetahuan bank pelaksana terhadap keberadaan KKMB serta SKIM kredit yang tidak tepat sasaran. Sehingga secara umum, kendala para pelaku UMKM identik dengan usaha yang dimulai dari keterbatasan modal atau sumberdaya.
Padahal DKP Kepri telah 2 kali melakukan perekrutan KKMB, tahun 2007 sebanyak 19 orang dan tahun 2010 sebanyak 16 orang, namun yang aktif hanya sekitar 6 orang. Maka dari itu, diperlukan dukungan terhadap KKMB sektor kelautan dan perikanan salah satunya melalui fasilitasi akses permodalan usaha kelautan dan perikanan, dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman, pembekalan, dan menyatukan visi, misi dan mengarahkan KKMB Provinsi Kepulauan Riau agar lebih profesional.
