Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia. Berdasarkan pendataan pada tahun 2013 jumlah produksi perikanan yang dimiliki provinsi Kepri cukup besar tediri dari sektor perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan. Total produksi tangkap 361.941,68 ton/tahun, total produksi budidaya 17.683 ton/tahun yang terdiri dari budidaya laut (kja dan kjt) 4.227 ton/tahun, budidaya air tawar 13.366 ton/tahun, budidaya payau 91 ton, produksi budidaya rumput laut 11.700 ton/tahun. Sedangkan UMKM berjumlah 880 unit yang tersebar di kabupaten/ kota se-provinsi dengan jumlah produksi hasil olahan sebesar 4.199,628 ton/tahun Kepulauan Riau dan disamping itu juga Kepri memiliki potensi sektor wisata bahari.
Oleh sebab itu hendaklah kita perlu merumuskan aspek pemanfaatan sumberdaya kelautan secara optimal. Jika ini dilakukan dengan lompatan yang terarah ke depan diharapkan kita akan menjadi negeri bahari yang benar-benar terkemuka di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Cara pandang dan tekad semacam ini harus kita seragamkan dan sama-sama berkomitmen untuk merealisasikan dalam pembangunan daerah yang berbasis kelautan.
Mengingat pentingnya hal tersebut diatas, maka pada tanggal 15 April 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau menggelar kegiatan sinkronisasi program dan anggaran (P2HP) dan kegiatan fasilitasi akses permodalan usaha sektor kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 yang bertempat di hotel Comfort Tanjungpinang. Kegiatan tersebut diikuti oleh 36 peserta yang berasal dari kabupaten/kota se-Kepulauan Riau. Acara dibuka oleh Bapak Relawan Zai, A.Pi, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan sinkronisasi program dan anggaran P2HP tahun 2014 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pengembangan program p2hp yang optimal, pengelolaan anggaran yang optimal serta perencanaan dan pengembangan program p2hp di tahun 2014. Sedangkan kegiatan fasilitasi akses permodalan usaha sektor kelautan dan perikanan tahun 2014 adalah dalam rangka pembinaan umkm sektor kelautan dan perikanan agar menjadi usaha yang bankable dan pembinaan umkm potensial agar mampu berkembang dan mandiri serta memfasilitasi umkm sektor kelautan dan perikanan untuk mengakses sumber-sumber permodalan baik perbankan maupun nonperbankkan pada tahun 2014.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Bapak Drs. Raja Ariza, MM yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Bapak Relawan Zai, A.Pi juga menyampaikan melalui dukungan dan kerjasama dengan KKMB diharapkan dapat membantu para UMKM yang bergerak di sektor perikanan dari skala mikro menjadi usaha kecil, Dari usaha kecil menjadi usaha menengah dan yang skala besar membina yang kecil. Kebijakan pembangunan kelautan perikanan di Kepri saat ini menjadi perioritas gubernur, yang salah satu misinya adalah meningkatkan pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
Secara umum, pelaku UMKM identik dengan usaha yang dimulai dari keterbatasan modal atau sumberdaya, namun ternyata UMKM memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Keberhasilan KKMB dalam menfasilitasi UMKM dengan lembaga keuangan, dirasakan masih terdapat beberapa kendala seperti jumlah KKMB yang aktif masih rendah, kurangya pengetahuan bank pelaksana terhadap keberadaan KKMB, SKIM kredit yang tidak tepat sasaran.
Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Kepulauan Riau telah 2 kali melakukan perekrutan KKMB, tahun 2007 sebanyak 19 orang dan tahun 2010 sebanyak 16 orang, namun yang aktif hanya sekitar 6 orang. Oleh karena itu, diperlukan dukungan terhadap KKMB sektor kelautan dan perikanan salah satunya melalui fasilitasi akses permodalan usaha kelautan dan perikanan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman, pembekalan, dan menyatukan visi, misi dan mengarahkan KKMB Provinsi Kepulauan Riau agar lebih profesional.
