Tanjungpinang, IsuKepri.com – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah meminta Badan Pusat Statik (BPS) Tanjungpinang, harus duduk bersama untuk membahas permasalahan data angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang.
“Karena, menurut data angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang dan berdasarkan data BPS tahun 2011 sampai saat ini, BPS mengatakan sekitar 7.599 orang lebih. Sementara, apabila dilihat dari pogram Jamkesmas yang dialihkan ke BPJS Kesehatan, di Kota Tanjungpinang hampir mencapai 38 ribu lebih. Sementara kita mensubsidi ke BPJS saja sudah sekitar 15 ribu orang, jadi data BPS tersebut tidak sesuai dengan angka kemiskinan yang ada di Kota Tanjungpinang,” papar Lis saat acara penerimaan bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) melalui layanan Giro Pos di Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kamis (20/11).
Dengan ketidakcocokan data yang disebutkan BPS Tanjungpinang, Lis sendiri merasa kecewa dan belum puas mengenai jumlah penerima tersebut. Karena dikatakannya, masih banyak warga yang belum mendapat bantuan seperti
menerima bantuan PSKS yang disalurkan melalui layanan Giro Pos.
“Masih banyak warga yang complin ke saya yang mengatakan kok (kami warga) pak wali belum dapat bantuan. Seharusnya BPS harus mengupdate lagi datanya. Karena mereka masih menggunakan data tahun 2011 dan sampai sekarang masih digunakanya,” ujar Lis.
Dikatakan Lis, bantuan yang diterima ini memang tidak bisa mengatasi kemiskinan, tapi setidaknya bisa mengurangi beban biaya hidup yang seiring dengan kenaikan harga BBM, meningkat pula harga kebutuhan pokok sehari – hari.
Untuk mengatasi complin dari masyarakat yang masih banyak belum mendapatkan bantuan tersebut, Lis mengatakan, akan segera mengupdate data masyarakat miskin di Kota Tanjungpinang melalui RW dan RT. Karena ia menilai masih banyak orang lebih layak yang belum menerima bantuan tersebut.
Saya ingin minta data dari BPS yang riil dan ini harus dihitung ulang, karena akan berpengaruh terhadap bantuan yang seharusnya akan diterima, karena yang menanggung permasalahan di masyarakat yaitu pemerintah daerah, kata Lis. (AFRIZAL)
