Batam, Isukepri.com – Setiap rezim kekuasaan memiliki kebijakan masing-masing. Kebijakan menaikkan BBM, pada rezim Jokowi jangan dilimpahkan kepada rezim SBY. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kepri, Komisi III, Surya Makmur Nasution saat menjadi narasumber pada Dialog BBM yang digelar BEM Politeknik Batam, Jum’at (21/11).
“Setiap rezim memilki kebijakan masing-masing, sehingga menaikkan BBM menjadi tanggung jawab rezim pemerintahan sekarang, ” ujar Surya.
Surya mengatakan dalam UUD APBNP tahun 2014 dijelaskan bahwa kenaikan Bahan Bakar minyak (BBM) hanya dimungkinkan apabila asumsi minyak dunia meningkat 15 % dari harga BBM tahun berjalan. Diasumsikan waktu itu minyak dunia U$ 105 per barel ternyata tahun 2014 minyak dunia justru turun menjadi U$ 75 per barel. Artinya ada perbedaan cara pandang tentang APBNP.
“Pemerintah wajib menjelaskan mengenai kenaikkan BBM secara transparan kepada publik,” katanya.
Surya menambahkan pengelolaan subsidi yang kurang tepat akan berakibat pada pendistribusian subsidi yang tidak tepat sasaran. Subsidi BBM seharusnya diperuntukkan kepada golongan yang benar-benar membutuhkan. Pengalokasian subsidi BBM bukan diperuntukkan kepada golongan menengah keatas yang memiliki kendaraan mewah.
“Fakta dilapangan menunjukkan bahwa, subsidi BBM banyak digunakan oleh para menengah keatas dengan mengisi mobil mewahnya dengan BBM bersubsidi. Sedangkan para nelayan justru mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar bersubsidi,” ujarnya.
Apabila tata kelola anggaran APBN dilaksanakan dengan benar maka pengurangan subsidi tidak perlu dilakukan.
“Subsidi BBM harus dapat memberikan manfaat kepada mayarakat luas. Subsidi pada sector-sektor pendidikan sangat penting dilakukan. Jangan sampai ada anak-anak tidak sekolah karena biaya mahal, atau ada mahasiswa yang tidak membayar uang kuliah karena biaya yang mahal. Pemerintah harus mampu menekan kebutuhan public seminimal mungkin demi terdistribusinya pemerataan pelayanan terutama sector pendidikan dan kesehatan,” katanya.
