Presiden Joko Widodo akan melakukan pergeseran di tubuh TNI, terutama pergantian KSAU dan KSAL yang memasuki masa pensiun. Pergantian juga tentu akan berdampak pada pergeseran di tubuh Polri yang saat ini masih dalam penggodokan.
Di tubuh kepolisian, pergeseran jenderal yang melibatkan Istana adalah untuk pergeseran jenderal bintang tiga dan Kapolri, jenderal bintang empat. Pengangkatan dilakukan melalui rapat dewan kebijakan dan kepangkatan tinggi yang dipimpin Wakil Presiden dan terdiri dari beberapa unsur, seperti Kepala BIN, Menpan RB, Mensesneg, dan Menkopolhuk HAM.
Hasil penggodokan yang dilakukan unsur-unsur tersebut nantinya akan disodorkan kepada presiden untuk kemudian disetujui. Namun, hal itu dikembalikan kepada `selera` presiden, apakah cocok untuk membantu dan terlibat dalam pemerintahan atau tidak.
Berbeda dengan pemilihan Jaksa Agung, pengangkatan Kapolri berdasarkan UU 2/2002 tentang Polri berasal dari internal kepolisian dan melalui beberapa jenjang karir serta kepangkatan, salah satunya harus dari jenderal bintang tiga.
Saat ini di tubuh Polri terdapat sembilan jenderal yang bersemat tiga bintang di pundaknya. Mereka adalah Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti, Komjen Dwi Priyatno selaku Irwasum, Komjen Budi Gunawan sebagai Kalemdikpol, Kabaharkam Komjen Putut Bayu Seno, Komjen Djoko Mukti selaku Kabaintelkan, Komjen Anang Iskandar sebagai Kepala BNN, Komjen Suhardi Aliyus sebagai Kabareskrim, Komjen Boy Salamuddin sebagai Sekretaris Utama Lemhanas, dan Komjen Saud Usman Nasution sebagai Kepala BNPT.
Terkait hal itu, Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Frangky Sompie mengaku belum mengetahui rencana Istana untuk menggeser sejumlah perwira tinggi di lingkungan Polri, termasuk pergantian Kapolri.
Kalau pergantian Kapolri kan Polri diminta dulu nama-nama yang akan dimajukan, selain usulan dari Polri juga ada usulan dan pertimbangan dari Kompolnas. Dan saya belum dapat informasi itu, kata Ronny
