Batam, IsuKepri.com – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Ruslan Ali Wasyim mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Batam agar segera menerbitkan legalitas lahan di Kampung Tua.
Karena, setelah dikeluarkannya SK Wali Kota atas penetapan 33 titik Kampung Tua. Namun, hingga saat ini tidak ada kelanjutannya. Kami dari Komisi I mendesak Pemko terbitkan legalitas Kampung Tua,” ucap Ruslan, di Kantor DPRD Batam, Kamis (18/12).
Akan hal itu, Ruslan mengatakan, Komisi I DPRD Kota Batam akan menggelar hearing guna mengetahui sampai dimana proses penyelesaian yang dilakukan oleh Pemko Batam. Karena, Ruslan menilai, persoalan Kampung Tua merupakan persoalan yang sensitif.
“Kami akan memfasilitasi pertemuan itu pada 5 Januari 2014 di ruang rapat Komisi I,” paparnya.
Pada hearing itu nanti, kata Ruslan, Komisi I akan mengundang pihak – pihak terkait untuk duduk bersama dan membahas kelanjutan Kampung Tua. Untuk itu, Ruslan menyarankan kepada masyarakat Kampung Tua agar memiliki konsep mengenai Kampung Tua.
“Kita juga akan lihat seperti apa konsep yang ditawarkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Ruslan juga meluruskan mengenai pernyataan anggota Komisi I, Lik Khai yang megatakan SK Wali Kota tentang Kampung Tua ngawur. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan Lik Khai tersebut untuk mendorong pemerintah agar secepatnya mengeluarkan legalitas tanah di Kampung Tua.
“Saya sudah tanya sama Lik Khai, sebenarnya dia (Lik Khai) mendesak Pemko segera mengeluarkan legalitas lahan,” ucapnya.
Ruslan juga mengimbau kepada masyarakat Kampung Tua untuk dapat menahan diri terkait pernyataan politisi Partai Nasdem tersebut. Dia juga meminta kepada warga yang tidak mengetahui persoalan dasar Kampung Tua untuk tidak mengeluarkan komentar – komentar yang dapat memancing konflik.
“Harapan kita masyarakat dapat menahan diri lah,” ujarnya. (AJANG NURDIN)
