Batam, IsuKepri.com – Rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, didominasi dengan permasalahan lahan. Bahkan, permasalahan lahan tersebut cukup mendominasi dalam setiap pelaksanaan rapat.
Permasalahan lahan dalam topik RDP mendominasi di angka 70 persen, ujar Anggota Komis I DPRD Kota Batam, Muhammad Musofa kepada www.isukepri.com, pada Rabu (14/1).
Anggota dewan dari Fraksi Hati Nurani Bangsa (Hanura – PKB) ini juga menyampaikan, permasalahan lahan yang pernah dibahas dalam RDP Komisi I DPRD Kota Batam, yakni permasalahan bangunan yang didirikan diatas laham milik pemerintah ataupun pihak swasta yang kemudian menimbulkan permasalahan dengan izin bangunan, permasalahan pemotongan lahan, permasalahan lahan Kampung Tua dan lainnya.
Dalam permasalahan lahan, kata dia, tak jarang juga disangkutkan dengan dualisme pemerintahan yang ada di Kota Batam yaitu Pemko Batam – BP Batam.
Menurut Mustofa, permasalahan lahan yang mencapai angka 70 persen tersebut mendominasi dibanding topik lainnya.
Ini patut menjadi perhatian bersama. Formula permasalahan harus segera ditemukan demi mencegah hal serupa terjadi, tuturnya.
Ia mengatakan, dalam permasalahan lahan, kadang DPRD Kota Batam maupun Pemerintah Kota Batam menemui kesulitan untuk memutuskan permasalahannya, seperti yang terjadi pada permasalahan Kampung Tua yang ada di Kota Batam, seperti yang diberitakan www.IsuKepri.com dengan topik pemberitaan ” kesulitan Pemko menentukan Kampung Tua” beberapa waktu lalu (Postingan 5 Januari 2015). (SUTIADI MARTONO)
