Batam, IsuKepri.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, HM Sani melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor BPJS Batam serta melihat secara langsung pelayanan yang diberikan terhadap pekerja dan masyarakat dalam pengurusan Kartu BPJS di Batam Centre, Jumat (27/2) pagi.
Dalam kunjungan itu juga, Sani sempat melakukan dialog dengan beberapa para warga maupun pekerja perusahaan yang akan mengurus kartu BPJS. Namun dalam dialog tersebut warga maupun karyawan tidak ada mengalami kendala dalam kepengurusan kartu di kantor BPJS. Pasalnya layanan dari petugas sopan dan baik disetiap konter yang telah disediakan di kantor BPJS tersebut.
“Layanan yang diberikan petugas BPJS yang ada dikounter terhadap warga maupun pekerja perusahaan sangat baik sesuai standart dan prosedur yang ada,” ujar Gubernur Kepuluan Riau, HM Sani di lantai dasar kantor BPJS Batam centre.
Sani mengatakan, kunjungan yang dilakukannya ke kantor BPJS ini dengan tujuan ingin melihat langsung prosedur pelayanan yang dilakukan oleh BPJS terhadap warga kurang mampu di Kota Batam, yang dilakukan tanpa sepengetahuan Pimpinan BPJS Cabang Batam.
“Ingin melihat secara langsung pelayanan yang diberikan petugas BPJS terhadap warga maupun pekerja perusahaan dalam proses pembuatan kartunya dan ini memang tanpa sepengetahuan pimpinannya,” tambahnya.
Sani menambahkan, kunjungan sidak ini dilakukan dikarenakan adanya informasi berkembang di masyarakat atas pelayanan BPJS terhadap warga maupun pekerja yang tidak dilayani dengan baik saat mengurusi asuransi kesehatan, seperti seringnya terjadi penolakan pasien dari rumah sakit.
“Salah satu faktor penolakan yaitu akibat penuhnya kamar di rumah sakit tersebut serta saat ini ada 6630 orang yang terdaftar sebagai pemegang kartu asuransi kesehatan di Batam, sedangkan rumah sakit hanya 11 dari 17 yang bekerja sama dengan BPJS. Sehingga wajar kalau terjadi penolakan,” ucapnya.
Namun, untuk antisipasi hal penolakan oleh rumah sakit tersebut, pemerintah akan memberikan pembinaan terhadap kepala – kepala rumah sakit agar jangan sampai menolak pasien lagi dan 6 rumah sakit pemerintah akan mendorong untuk bekerjasama dengan BPJS agar bisa menampung peserta lainnya.
“Juga tidak menutup kemungkinan untuk membangun infrastruktur baru terhadap rumah sakit yang ada serta puskesmas terapung bagi masyarakat hinterland,” pungkasnya. (SUTIADI MARTONO)
