Bintan, Isukepri.com – Sebanyak 14 mesin kompos dan daur ulang beserta dua bangunan yang terletak Kecamatan Bintan Timur dan Gunung Kijang bantuan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bintan senilai Rp 1,6 Miliar tidak pernah dioperasikan.
Dari pantauan media ini dilokasi, Kamis (11/6) kemarin, mesin bantuan di sebelah gedung UPT. Paus Gunung Kijang itu terlihat terlantar begitu saja sejak diserahkan dua tahun yang lalu. Saat ini kondisi mesin-mesin itupun sudah tidak layak pakai, karena tidak lebih baik dari besi tua yang sering diperjual-belikan di tempat rongsokan.
Berdasarkan keterangan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, Panca Adiguna, bantuan alat dari KLH pada 2013 lalu diberikan oleh Kepala BLH yang saat itu dijabat oleh Patimura.
Namun, Panca menjelaskan dari data yang ada di instansinya, kronologis keberadaan bantuan mesin dan bangunannya dari KLH hingga sampai ke pihak kecamatan terjadi pada September 2013 silam. Sehingga menurutnya, segala permasalahan terkait pengelolaan hingga pengoperasiannya menjadi tanggungjawab penuh pihak Kecamatan sejak diterimanya bantuan tersebut.
“Bedasarkan data yang ada, memang benar bantuan itu sudah diserahterimakan dengan pihak Kecamatan. Sehingga mangkraknya mesin bantuan dari KLH dan bangunannya bukan tanggungjawab kita (BLH Bintan-red) lagi,” ujar Panca saat dikonfirmasi, Kamis (11/6) kemarin.
Belum dibentuknya kelompok tani pengelola alat tersebut dan biaya operasional yang cukup besar untuk pengadaan BBM kendaraan pengangkutan, perajangan sampah, hingga komposting sempat jadi kendala dalam mengoperasikan bantuan tersebut,
Menanggapi hal itu, Panca mengatakan bahwa pihak kecamatan telah membentuk kelompok tani dan BLH juga berinisiatif memberikan pelatihan kepada kelompok tersebut serta dana operasional sudah dianggarkan pada APBD 2014 lalu. Jika tidak dioperasikan sampai saat ini, tegas Panca, kecamatan yang seharusnya bertindak cepat dalam membina kelompok tersebut.
“Jangan beralasan BBM dan sebagainya, karena semua itu sudah diberikan. Sekarang jadi permasalahannya pada kelompok tersebut yang harus dibina oleh kecamatan agar bisa mandiri dan tidak bergantung pada APBD Bintan,” tegasnya. (Zai)
