Batam, IsuKepri.com – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia(FSPMI) Kota Batam, rencananya akan menggelar aksi unjuk rasa pada 1 September 2015 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Panglima Garda Metal FSPMI Batam, Suprapto, usai audiensi dengan ketua komisi IV DPRD Batam, Jum”‘at (21/8) kemarin sore.
Tidak tanggung – tanggung, aksi unjuk rasa yang rencanya akan berlangsung di kantor Walikota dan DPRD Batam, akan menurunkan sebanyak lima ribu massa.
“Aksi yang dilakukan, terkait masalah jaminan pensiun, kesehatan masyarakat, penolakan upah murah, K3 (keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja) dan penolakan penghapusan subsidi gas elpiji 3kg,” ujar Suprapto.
Suprapto mengatakan, terkait masalah kesehatan, banyak masyarakat miskin dan kurang mampu di kota Batam yg seharusnya mendapatkan pengobatan gratis melalui program Penerima Bantuan Iuran Badan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(PBI-BPJS), ternyata tidak dicover oleh pemerintah.
“Pemerintah menyodorkan data sebanyak 110.000 orang miskin dan kurang mampu kepada BPJS, namun ternyata aktual yang terverifikasi hanya hanya 47.000, sementara sisanya tidak tahu harus bagaimana, dan masih banyak lagi masyarakat tidak mampu yg belum terdata oleh pemerintah kota. Untuk itu FSPMI meminta adanya revisi MoU atau kerjasama antara Pemerintah Kota Batam dengan BPJS Kesehatan.” katanya.
Lanjut Suprapto, aksi tersebut dilakukan guna menyadarkan pemerintah untuk lebih serius memperhatikan kesehatan rakyat, apalagi jaminan kesehatan gratis merupakan hak rakyat.
Sedangkan terkait K3, FSPMI meminta pemerintah harus mengadakan sertifikasi dan pelatihan uji kompetensi bagi pekerja, pemerintah tidak boleh lepas dari pekerja-pekerja yg ada di kota Batam, atau masyarakat calon tenaga kerja, yakni lulusan -lulusan SMA/SMK dan lainnya.
Selain itu penolakan upah murah dan penolakan wacana penarikan subsidi gas elpiji 3 kilogram juga menjadi isu krusial dalam aksi nanti.
Menurut Suprapto, masalah Batam sebagai kota percontohan penarikan subsidi gas elpiji 3KG tidak boleh terjadi, karena jika nanti subsidi di tarik pemerintah melalui Kementrian ESDM, maka gas yang saat ini berharga Rp 18.000 akan naik menjadi sekitar 40.000, hal itu akan berdampak secara langsung pada masyarakat.
“Jika gas elpiji 3KG naik, otomatis daya beli mayarakat akan turun, karena juga akan terjadi kenaikan harga-harga, sementara saat ini daya beli masyarakat masih pada level bawah bahkan cendrung menurun. masalah ini harus menjadi perhatian pemerintah kota Batam, kami akan dorong teman-teman DPRD untuk menyuarakan masalah tersebut.” tegasnya.
Rencana aksi tersebut, menurut keterangan Suprapto, juga akan di lakukan seluruh FSPMI yang ada di Indonesia, yakni di 13 provinsi dan 55 kota /kabupaten.
” Pada aksi itu kami juga akan mengajak teman-teman organisasi pekerja lainnya, seperti KSPSI, SBSI, SPN dan lain-lain.” pungkasnya.(SUTIADI MARTONO)
