SHARE

Batam, IsuKepri.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) Kota Batam menggelar forum diskusi jurnalis di Kantor KPPU perwakilan daerah Batam, Batam Centre, Jum’at (7/8).

Dalam forum diskusi yang berlangsung santai tersebut, ‎dihadiri langsung oleh Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf dan beberapa orang petinggi KPPU lainnya.

Syarkawi dalam pemaparannya, membahas mengenai beberapa permasalahan yang saat ini menjadi fokus dari KPPU. Selain hal tersebut, dirinya juga menyinggung mengenai kesiapan Batam dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

‎Persaingan usaha saat pelaksanaan MEA di akhir 2015 nanti, dipastikan akan semakin sulit. Dengan demikian, KPPU kembali mengambil langkah, guna menjaga persaingan usaha di Indonesia maupun persaingan usaha di luar negeri yang masih berdampak pada Indonesia.

“Untuk menyambut MEA, kita sudah mengusulkan ke DPR, dan DPR sudah setuju untuk mengamandemen aturan KPPU untuk menguatkan posisi dan kewenangan KPPU, termasuk anti persaingan usaha diluar negeri yang berdampak di Indonesia,”‎ ujar Syarkawi.

Beberapa hal perlu diperhatikan jelang MEA 2015, dikatakannya, s‎ektor perekonomian.” Jika tidak sanggup bersaing dalam hal kualitas, dunia usaha di Batam akan jadi penonton saat MEA.‎ KPPU akan fokus kesitu(perekonomian, red),” kata Syarkawi.

Menurutnya, beberapa kejadian buruk yang terjadi di bidang ekonomi dan usaha di Indonesia, dikarenakan tingginya suku bunga bank.

“Apalagi suku bunga di Indonesia lebih tinggi di banding di negara lain, contohnya, Singapura. Mungkin itulah yang menyebabkan sebagian pengusaha keluar dari batam dan Indonesia,” tambahnya.‎

Akan permasalahan tersebut, KPPU dikatakan oleh Syarkawi, akan fokus pada bidang tersebut hingga 2,5 tahun kedepan.

“Fokus kita selanjutnya, di mafia pangan, persoalan ini sudah sangat berat di Indonesia. Sekarang kita lagi fokus ke isu baru, dugaan kartel impor garam. Matinya(rendah nilai produksi dan pendapatan, red) petani di jawa, itu dikarenakan adanya dugaan praktek impor garam‎,” ucapnya.

Akan permasalahan tersebut, lanjut Syarkawi, KPPU akan coba untuk berdiskusi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, untuk bahasan dugaan kartel impor garam.

“Daging juga akan menjadi konsen kita, sejak dua tahun terakhir daging ini sudah jadi objek monitoring kita. Daging itu biasanya harganya 60-80ribu, namun dijual 100-120ribu perkilonya, ini kan marginnnya jauh,” tutupnya.‎(SUTIADI MARTONO)‎

SHARE

NO COMMENTS