Batam, IsuKepri.com – Unjuk rasa oleh puluhan masyarakat Kota Batam di Gedung DPRD Kota Batam dan Kantor Walikota Batam, nampaknya hanya disebabkan oleh salahnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat.
Rencana pilot project yang dicanangkan oleh Kementerian ESDM di Kota Batam bukanlah pencabutan subsidi seperti apa yang berkembang di masyarakat luas, melainkan hanya pengendalian gas lps 3 kilogram supaya tepat sasaran.
Hal itu diungkapkan oleh oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja usai bertemu dengan Pemerintah Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (20/8/2015).
“Nah ini yang perlu diluruskan, tidak ada pencabutan subsidi atau kenaikan harga, ini hanya misskomunikasi saja, tolong teman – teman media informasikan kepada masyarakat,” kata Wiratmaja.
Menurutnya Wiratmaja, kebijakan tersebut diambil,guna mencegah penyulingan atau pengoplosan gas yang marak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
”Opsinya banyak, kita masih bahas dan pertimbangkan. Ya, seperti kartu subsidi energy (KSE) atau juga finger print nanti, sehingga benar-benar yang menggunakan itu hanya rumah tangga,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan Kota Batam dipilih menjadi salah satu pilot project menurutnya sudah siap mengingat jumlah penduduknya yang tidak begitu banyak.
“Jika hal ini bisa diterapkan di Batam, maka bukan tidak mungkin, akan diterapkan untuk seluruh wilayah di Indonesia,” tutupnya.(SUTIADI MARTONO)
