Batam, Isukepri.com – Ratusan pengusaha kecil menengah Provinsi Kepri mendapatkan pelatihan, bantuan peralatan produksi, dan permodalan, dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini merupakan hasil dari upaya yang dilakukan salah satu anggota DPR RI Dapil Kepri, Drs. H. Nyat Kadir dalam memperjuangkan aspirasi pengusaha industri kecil-menengah (IKM).
Pada periode awal, bantuan mesin peralatan produksi dan pelatihan dari Kementerian Perindustrian diberikan kepada enam kelompok usaha bersama (KUB) dengan 50 orang anggota. Sementara Kementerian Koperasi memberikan pelatihan dan bantuan permodalan untuk 30 pengusaha pemula.
Masing-masing peserta nantinya akan mendapatkan bantuan peralatan mesin produksi sesuai dengan kebutuhan usahanya, terang Direktur IKM Wilayah I Ditjen IKM Kementerian Perindustrian, Ismaniar Siagian, saat membuka Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi IKM Pangan Berbasis Hasil Laut di Hotel Batam Center, Senin (14/9) pagi.
Ismaniar juga menjelaskan, terwujudnya program pengembangan IKM di wilayah Kepri ini berkat mediasi yang dilakukan oleh Anggota DPR RI Dapil Kepri Drs. Nyat Kadir lewat perjuangan di Komisi VI. Terimakasih kepada Bapak Nyat Kadir yang sudah peduli dan ikut memperjuangkan terwujudnya program pengembangan IKM ini, ujarnya.
Periode pertama pelatihan IKM di Kepri terdiri dari dua kelompok masing-masing Pelatihan Pengelolaan Hasil Laut dan Pembuatan Produk Olahan Laut serta Pelatihan Pola Jahit, Standarisasi dan Pembuatan Produk Sandang. Pelatihan akan berlangsung selama 5 hari masing-masing di Hotel Batam Center dan Hotel The Hills, Nagoya.
Selain dihadiri langsung Nyat Kadir, acara pembukaan pelatihan IKM di Hotel Batam Center juga dihadiri Wakil Walikota Batam, Muhammad Rudi,SE dan Plt. Kepala Perindag Kota Batam, Rudi Sakyakirti, SH.
Dalam kesempatan itu, Rudi mengapresiasi upaya Nyat Kadir dalam memperjuangkan Provinsi Kepri di DPR RI. Tidak hanya pengembangan industri dan usaha kecil menengah, berkat perjuangan Pak Nyat Kadir juga tiga kecamatan di Batam akan mendapatkan bantuan anggaran pembangunan infrastruktur Rp.100 miliar. Jika itu terlaksana, masyarakat di tiga kecamatan akan sangat terbantu, kata Rudi.
Sementara Nyat Kadir dalam sambutannya mengatakan, dalam melaksanakan pembangunan seringkali terjadi ketidaksingkronan antara pemerintah di pusat dengan masyarakat di daerah. Sebagai wakil rakyat, tugas sayalah untuk memediasi agar kebijakan-kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pusat bisa sejalan dengan kebutuhan rakyat di daerah, ujarnya.
Nyat juga berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan perhatian lebih untuk pengembangan industri dan usaha kecil. Karena, selain aspek keadilan dan pemerataan, lanjutnya, terbukti usaha kecil-menengah jauh lebih handal dalam menopang perekonomian nasional dari terpaan krisis.
Dalam beberapa kali krisis yang terjadi, terbukti usaha kecil menengah inilah yang berhasil menyelamatkan perekonomian kita. Terutama usaha kecil yang berbasis potensi lokal, paparnya.
