SHARE

Batam, IsuKepri.com – Selain meminta Pemerintah daerah untuk menyampaikan penolakan akan RPP ketenagakerjaan dan meminta upah minimum kota yang ideal, ribuan buruh yang mengadakan unjuk rasa di Kantor Pemko Batam juga meminta untuk Pemerintah mengendalikan harga beras.

Kenaikan harga beras di Batam lebih disebabkan karena bahan pangan tersebut dipasok dari dalam negeri yang dianggap biaya operasionalnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan impor. Selama ini, mayoritas masyarakat Batam banyak mengkonsumsi beras dari luar negeri atau impor.

Plt Kepala Disperindag dan ESDM Batam Rudi Syakyakirti mengatakan, semenjak pengetatan atau larangan impor termasuk yang masuk pintu illegal maka beras dipasok dari dalam negeri, seperti daerah Jawa dan lain sebagainya.

Ini yang mengakibatkan harga beras merangkak naik. Padahal selama ini, diakui meski tidak ada izin impor masyarakat lebih banyak menikmati kebutuhan tersebut dari luar negeri.

“Yang naik itu beras kelas medium. Ini yang didatangkan dari Cipinang. Ada selisih harganya, kalau disana harganya sampai Rp 9 ribu, sementara impor antara Rp 7,5 ribu sampai Rp 8 ribu. Kalau lihat kualitasnya keduanya sama, malahan lebih bagus impor,”ujar Rudi, Rabu (21/10).

Ia menjelaskan, karena itu dengan kualitas beras sama baik impor maupun dalam negeri dirasakan mengalami kenaikan harga signifikan. Beras impor untuk satu bulan belakangan ini sudah dihentikan. Stok di distributor juga sudah menipis dan hanya mengandalkan dari dalam negeri.

Meski demikian, Rudi memastikan stok beras di Batam tetap terjamin. Ia sudah meminta pihak distributor mendatangkan beras dari Jawa meski dengan ongkos dan harga sedikit tinggi. Hal tersebut disetujui, meski diakui distributor tidak akan melakukan pembelian secara besar-besaran.

Disinggung mengenai adanya dugaan penimbunan, Rudi mengaku belum tau secara persis. Namun, dari inspeksi maupun pengawasan yang dilakukan belum ditemukan adanya penyimpangan.

“Selama ini belum ada seperti itu yang kita temukan. Indikasinya belum ada, kita selalu awasi. Sampai saat ini harga dipengaruhi tidak adanya beras impor tersebut,”jelasnya.

Hingga saat ini, Rudi juga belum dapat kepastian kapan dibukanya kran impor itu. Informasi dari Pemerintah Provinsi Kepri maupun dari pihak kementerian perdagangan belum ada kepastian.

“Kita memang mengharapkan impor, tapi kabarnya sampai saat ini belum ada,”ujarnya.(SM)

SHARE

NO COMMENTS