Batam, IsuKepri.com – Pada penyerahan LHP BPK tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Isman Rudy memaparkan jumlah LHP yang sudah diperiksa BPK di Provinsi Kepri. Periode 2005-2015, BPK sudah memeriksa 170 laporan milik Pemprov Kepri, Pemko Tanjungpinang, Pemko Batam, Pemkab Bintan, Pemkab Lingga, Pemkab Karimun, Pemkab Natuna, dan Pemkab Kepulauan Anambas.
Terdapat 2.549 temuan pemeriksaan, serta 5.125 rekomendasi. Dari 5.125 rekomendasi tersebut, sebanyak 3.708 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Kemudian 1.047 atau 20,43 persen rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi.
Sementara yang belum ditindaklanjuti sebanyak 368 rekomendasi atau 7,18 persen. Dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak dua rekomendasi atau 0,04 persen.
Untuk Kota Batam saja, terdapat 28 LHP dengan 400 temuan serta 802 rekomendasi. Pemeriksaan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 589 atau 73,44 persen.
Tindaklanjut yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 142 atau 17,71 persen. Dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 71 atau 8,85 persen.
Menanggapi masih banyaknya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, Dahlan mengaku akan menyelesaikan hal tersebut.
Sebenarnya Batam bagus terus, WTP (wajar tanpa pengecualian), tapi ada catatan-catatan. Saya kejar itu. Jangan sampai pasca saya malah turun, tuturnya.
Sementara itu, Walikota Batam, Ahmad Dahlan akan menggelar rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membahas tentang rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK). Rapat akan dilaksanakan Senin (9/11) mendatang.
Saya sudah perintahkan Kepala Inspektorat untuk minta rinciannya. Senin kita akan rapat SKPD. Kita akan coba paparkan temuan BPK tadi, kata Dahlan usai penyerahan LHP BPK Triwulan III 2015 di Auditorium BPK Perwakilan Kepri di Batam Centre, Kamis (5/11).
Dahlan mengaku tak mau berikan alasan untuk membela diri. Misalnya dengan mengatakan ada data yang hilang, atau data terbakar, dan apalagi semacamnya.
Ia memilih untuk mencari tahu permasalahan di balik belum ditindaklanjutinya rekomendasi BPK tersebut. Dan bila memang ada masalah, bisa didiskusikan sehingga ada jalan keluarnya.
Dari temuan BPK, ke saya, kemudian ke Inspektorat, lalu disampaikan ke SKPD. Tapi kan tidak semuanya cepat selesai, tergantung itemnya. Bisa saja secara faktual sudah OK tapi secara administrasi belum dilaporkan, ujarnya.
Dahlan mengaku beruntung dengan adanya BPK. Karena administrasi di Pemko Batam menjadi lebih rapi. Selain ada yang mengawasi, mengontrol, dan mengingatkan Pemko Batam dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kadang kita tidak tahu masalahnya, mereka yang beri penjelasan, tutup Dahlan.(SM)
