Jakarta, IsuKepri.com – Bank Indonesia (BI) terus menekankan pentingnya sinergi untuk mempercepat transformasi perekonomian Indonesia. Transformasi tersebut sangat diperlukan untuk mengubah wajah Indonesia dari negara yang berorientasi konsumsi menjadi negara produsen, dari negara importir menjadi negara eksportir, dan dari negara yang berbasis sumber daya alam menjadi negara pengolah yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Transformasi ini tidak hanya membuat Indonesia menjadi lebih berdaya tahan dan berdaya saing, tetapi juga menjadi lebih berdikari untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yakni Indonesia yang maju dan sejahtera.
Untuk itu, BI menggelar Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2015 pada 24 November 2015 di Jakarta, dengan mengangkat tema Sinergi Untuk Percepatan Transformasi. Perhelatan ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur BI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Kerja, Pimpinan Lembaga Pemerintah, Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pimpinan DPR RI, Gubernur Kepala Daerah, Pimpinan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), seluruh pimpinan perbankan dan korporasi non bank, akademisi, pengamat ekonomi dan perwakilan sejumlah lembaga internasional. Acara ini merupakan agenda tahunan Bank Indonesia yang merupakan kegiatan tahunan dan biasa dikenal dengan nama Bankers Dinner.
Dalam sambutannya, Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo menyampaikan bahwa ditengah tantangan perekonomian yang dihadapi diperlukan upaya pembenahan dan penguatan terhadap struktur ekonomi Indonesia di berbagai aspek. Transformasi tersebut memerlukan sinergi berbagai kebijakan baik moneter, fiskal maupun sektor riil yang ditujukan pada sasaran akhir untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif. Untuk mencapai sasaran akhir tersebut, strategi kebijakan perlu diarahkan untuk mencapai dua sasaran antara, yakni peningkatan produktivitas dan perluasan partisipasi ekonomi. Peningkatan produktivitas menjadi prioritas dan sangat kritikal karena Indonesia akan segera masuk ke gerbang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun ini. Sementara itu, perluasan tingkat partisipasi ekonomi memiliki dua makna penting. Pertama, memberikan kesempatan serta merangkul masyarakat luas khususnya sektor swasta termasuk UMKM agar berperan aktif dalam pembangunan ekonomi ekonomi untuk mengisi keterbatasan kemampuan Pemerintah. Makna kedua adalah perluasan tingkat partisipasi ekonomi yang berkaitan dengan bagaimana hasil-hasil kebijakan ekonomi dapat menjangkau dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok negeri, termasuk upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah.
Gubernur BI juga menyampaikan tiga prinsip kebijakan pengelolaan ekonomi yang sehat sebagai landasan dalam mencapai sasaran tersebut. Prinsip pertama adalah kebijakan yang berkesinambungan (sustainable). Artinya suatu kebijakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tapi juga harus diarahkan untuk horizon waktu lebih panjang. Prinsip kedua adalah kebijakan yang konsisten. Hal ini berarti kebijakan harus tetap selaras dengan landasan filosofis yang mendasari dikeluarkannya kebijakan tersebut, konsisten antar waktu, konsisten antar sektor, konsisten antara pusat dan daerah, serta konsisten antar daerah. Kebijakan yang konsisten akan meningkatkan kredibilitas dan efektivitas kebijakan serta memberikan kepastian yang menunjang iklim dunia usaha. Prinsip ketiga adalah sinergi kebijakan, yakni sinergi antara pemangku kebijakan baik di pusat dan daerah termasuk sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan dampak positif berganda pada kebijakan yang ditempuh.
Dari sisi kebijakan moneter, BI secara konsisten dan hati-hati akan menempuh kebijakan untuk mengarahkan inflasi sesuai dengan sasarannya, mengendalikan defisit transaksi berjalan ke level yang sehat, dan mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Dari sisi kebijakan makroprudensial, kebijakan BI akan terus diarahkan untuk memperkuat, menjaga, dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Beberapa langkah strategis yang akan diambil BI. Pertama, mempertegas fungsi, tugas, dan kewenangan Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. Kedua, BI akan berkoordinasi dengan OJK untuk meningkatkan ketahanan permodalan perbankan, menjaga kecukupan likuiditas serta memperdalam pasar keuangan. Ketiga, mendorong pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga yang merata di daerah melalui peningkatan fungsi intermediasi perbankan di lingkup nasional dan regional. Keempat, Bank Indonesia bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah akan berkolaborasi untuk terus mengembangkan peran ekonomi dan sistem keuangan syariah dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, BI juga akan terus mendorong penguatan UMKM.
Dari sisi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, kebijakan Bank Indonesia akan diarahkan untuk memperkuat sistem pembayaran agar semakin aman, lancar, dan efisien. Sementara itu, kebijakan pengelolaan uang rupiah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan uang berkualitas dengan jumlah yang memadai dan pecahan yang sesuai secara tepat waktu di seluruh wilayah NKRI. Selain itu BI juga akan terus berperan aktif mendorong inisiatif keuangan inklusif, dengan fokus pada pengembangan inovasi berbasis teknologi digital untuk meminimalkan hambatan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan jasa keuangan, sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat.
Dalam paparannya, Gubernur BI juga menyampaikan prospek ekonomi Indonesia ke depan. Perekonomian global diperkirakan akan pulih meskipun tidak signifikan. BI memproyeksikan pada tahun 2016 perbaikan perekonomian domestik akan berlanjut dan membawa pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2-5,6%. Perbaikan ini ditopang permintaan domestik terutama dari sisi investasi, mengingat kondisi eksternal belum pulih secara signifikan. Sejalan dengan prospek perbaikan ekonomi, pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan pada tahun 2016 diperkirakan dalam kisaran 12-14% yang ditopang pertumbuhan dana pihak ketiga dalam kisaran 13-15%. Sementara itu, inflasi diperkirakan berada dalam kisaran targetnya sebesar 4±1% di tahun 2016. Adapun defisit transaksi berjalan diperkirakan sedikit meningkat dibandingkan tahun ini sejalan dengan intensifnya proyek-proyek infrastruktur, namun tetap pada level yang sehat di bawah 3%.
Prospek tersebut tidak lepas dari optimisme atas kekuatan domestik yang dimiliki Indonesia. Pertama, inisiasi Pemerintah untuk mengatasi berbagai hambatan struktural. Kedua, bonus demografi dimana Indonesia masih akan memiliki penduduk usia produktif dalam 15 tahun ke depan. Ketiga, adanya konsolidasi politik dan ekonomi yang positif. Keempat, kedisiplinan dalam pengelolaan makroekonomi.(BI-Red)
