Batam, – Focus Group Discussion (FGD) Nusantara bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Batam menggelar Round Table Discussion dengan tema Penguatan Kedaulatan Udara, di Asrama Haji Batam, Minggu (22/11).
Pada acara itu, turut hadir sebagai narasumber, Setyo Utomo, pengelola Bandara Hang Nadim Batam dan Ahmad Yani dari akademisi. Dalam kegiatan tersebut dihadiri perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Kota Batam.
Ketua pelaksana, Adri Wislawawan mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mengupas sejauh mana pengelolaan kedaulatan udara yang ada di Indonesia, terutama wilayah Kepulauan Riau.
Kita memiliki kepentingan terkait kedaulatan udara, apalagi Batam yang berbatasan langsung dengan negara Singapura. Kepentingan pengelolaan transportasi udara sangat penting, kata Adri.
Pada kesempatan itu, Setyo Utomo menyampaikan, dasar pengelolaan bandara Hang Nadim adalah UU No. 1 Tahun 2009, PP No. 71 Tentang Kebandaraudaraan, serta MoU antara BP Batam dengan Kementerian Perhubungan dalam hal teknis dan personil.
Operasional Bandara Hang Nadim dimulai pada Tahun 1975 sebagai bandar udara operasional Pertamina pada awalnya, kemudian berkembang menjadi bandara udara umum pada Tahun 1978. Kemudian pada tahun 1983 naik kelas II Bandara Umum, dan pada tahun 1995 menjadi Bandara Udara Kelas I Internasional dan pada akhirnya pada Tahun 1999 menjadi Bandara Udara Utama Internasional hingga saat ini, katanya.
Setyo menambahkan tren penumpang di Bandara Udara Hang Nadim terus meningkat setiap tahun dengan rata – rata penumpang per hari adalah sejumlah 5.000 orang. Sementara untuk kargo sebagai salah satu tolak ukur perekonomian di Batam mengalami tren penurunan sejak tahun 2013 lalu.
Sebenarnya peran dan fungsi bandara dapat ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan nasional, politik, penegakkan hukum, sosial budaya, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Bandara sebagai terminal penghubung keluar masuk orang dan barang, perlu dikelola dan dikontrol dengan baik, paparnya.
Sementara, Ahmad Yani yang merupakan dosen Hukum di Kampus Uniba Batam menjelaskan, kedaulatan udara di wilayah Kepri perlu diperjelas. Namun kesiapan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur juga perlu dipersiapkan dengan baik.
Kedaulatan udara termasuk kedaulatan negara yang harus diperhatikan serius pemerintah, katanya.
Dia mengutarakan, kedaulatan adalah kekuasaan untuk memanajemen diri sendiri, dalam hal udara maka kedaulatan tersebut dibuktikan dengan kemampuan dalam mengelola dan menjaga kedaulatan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat
