Batam, IsuKepri.com – Di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global akibat rencana kenaikan suku bunga The Fed Res AS, kondisi ekonomi Tiongkok melambat, dan harga komoditas global yang masih menurun menyebabkan semakin tingginya ketidakpastian terutama di negara berkembang termasuk Indonesia.
Namun, perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,73% (yoy) pada triwulan II 2015, sedikit meningkat dibandingkan pada triwulan sebelumnya sebesar 4,67% (yoy).
Untuk pertumbuhan ekonomi Kepri yang menempati posisi tertinggi di regional Sumatera pada triwulan III 2015, yaitu sebesar 5,72% (yoy). Namun, angka tersebut menunjukan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,25% (yoy).
Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Gusti Raizal Eka Putra mengatakan, inflasi Kepri melaju lebih tinggi dari inflasi nasional dan menempati urutan kedua tertinggi di Sumatera.
“Sebelumnya Inflasi Kepri selalu lebih rendah dari nasional. Pada triwulan III 2015 Kepri mencatat inflasi sebesar 8,30% (yoy) lebih tinggi dari inflasi triwulan sebelumnya dan nasional yang masing-masing sebesar 8,21% (yoy) dan 6,83% (yoy),” ujarnya, Selasa (1/12).
Meskipun tingginya ketidakpastian kondisi ekonomi global, daya tahan perekonomian Indonesia masih terjaga dan lebih baik dibandingkan negara-negara lain di regional.
Kunci dari daya tahan tersebut salah satunya adalah kolaborasi kebijakan yang secara konsisten dikeluarkan oleh Pemerintah.
“Sejak 9 September 2015 lalu, berbagai Paket Kebijakan jilid I – VI sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa ke depan masih akan adalagi berbagai paket kebijakan jilid berikutnya yang tentunya diharapkan mampu memperkuat daya tahan dan dorongan bagi perekonomian Indonesia,” ucapnya.
Konsistensi dikeluarkannya berbagai paket kebijakan ekonomi jilid I – VI tersebut berhasil membuat ekspektasi yang positif bagi masyarakat dan stakeholders, baik itu di dalam maupun luar negeri.
Rentetan kebijakan terkait percepatan perizinan, penurunan harga BBM, insentif pajak, deregulasi berbagai peraturan, skema upah, maupun skema KUR terbaru diharapkan dapat dipenetrasikan dan direalisasikan juga secara konsisten di seluruh daerah termasuk di Provinsi Kepri secara khusus di Kota Batam.(SM)
