Bintan, IsuKepri.com – Aktivis Komunitas Merah Putih (KMP) Kepulauan Riau mengadakan kegiatan mengajar di perbatasan. Karyano Efiandi, ketua pelaksana kegiatan mengatakan bahwa kegiatan mengajar perbatasan di laksanakan di Desa Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan.
“Kami laksanakan kegiatan mengajar di perbatasan selama 2 hari, yaitu 24 hingga 25 Desember. Kegiatan bertujuan untuk menumbuhkan semangat kecintaan kepada tanah air terutama diberanda NKRI,” kata Karyano di Tanjungpinang, Senin (28/12).
Sebagai ujung tombak kedaulatan NKRI, maka daerah perbatasan perlu mendapatkan perhatian serius. Isu perbatasan, jangan hanya dibicarakan pada ruang-ruang diskusi dan seminar di perkotaan saja. Namun lebih dari itu, memahami permasalahan perbatasan harus terjun langsung kelapangan.
“Banyak permasalahan yang kita temui, terutama informasi yang kami peroleh dari masyarakat, permasalahan mengenai ekonomi dan pendidikan merupakan permasalahan pokok di Desa Mapur,” katanya.
Pada kegiatan tersebut, Komunitas Merah Putih mengandeng Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang sebagai narasumber dan akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
“Selama kegiatan mengajar, kami didampingi dari unsur TNI Angkatan Laut dan akademisi. Materi yang disampaikan seputar mengenai edukasi keamanan laut serta penguatan wawasan kebangsaan di perbatasan,” ujar Karyano.
Kapten Firman, Perwira Operasi Lantamal IV Tanjungpinang, dalam paparannya mengatakan bahwa untuk memantau kondisi perbatasan di Mapur, maka telah dibangun sebuh Pos Angkatan Laut. Pos tersebut digunakan sebagai perpanjangan tangan dari Angkatan Laut khususnya untuk menangani permasalahan kelautan, seperti pencurian ikan hingga keamanan laut.
“Silahkan masyarakat menyampaikan temuan-temuan dilapangan, terkait pelanggaran dilaut kepada Pos Angkatan Laut yang ada di Pulau Mapur. Semua informasi akan kita olah dan proses sesuai dengan prosedur,” katanya.
Sedangkan Teguh Setiandika, Dosen Sosilogi Universitas Maritim Raja Ali Haji mengatakan bahwa masyarakat perbatasan sebenarnya memiliki peranan yang lebih besar dibandingan masyarakat perkotaan terkait keutuhan dan kedaulatan perbatasan Indonesia.
“Peran yang mampu kita ambil untuk menjaga perbatasan cukup banyak. Nelayan-nelayan yang ada di Mapur dapat menjadi mata dan telingga bagi pemerintah. Oleh karenanya, koordinasi dengan pemerintah setempat penting dilakukan,” katanya.
Lebih jauh, Teguh menyebut bahwa informasi temuan-temuan mengenai pelanggaran di laut, seperti penjarahan oleh kapal asing banyak didapat dari para nelayan. Akan hal itu, Teguh mengharapakan, pemerintah untuk dapat memfasilitasi alat komunikasi pada nelayan-nelayan di daerah rawan perbatasan.
“jika ada alat komunikasi yang bagus, maka semua informasi dari masyarakat dapat cepat diproses,” katanya.
Ia juga mengharapkan, antara nelayan dan aparat dapat bersinergi, dan tidak saling menyalahkan. Beberapa kasus dilapangan, disebabkan tidak adanya koordinasi yang baik, maka temuan-temuan pelanggaran menjadi sia-sia.
“Jika tidak ada koordinasi yang baik, maka yang dirugikan adalah kita sendiri, apalagi hal yang menyangkut mengenai penjarahan ikan oleh kapal-kapal asing,” tegasnya.
Abdul Razak, Sekretaris Desa Mapur menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh KMP Kepri. Ia mengatakan selama ini, Komunitas Merah Putih telah banyak melakukan kegiatan positif terutama di Mapur, diantaranya pemberian 10 unit mesin jahit untuk ibu-ibu PKK Mapur, sekaligus pelatihan menjahit selama 1 bulan.
“Kami ucapkan terima kasih, atas bantuan yang selama ini diberikan oleh Komunitas Merah Putih di daerah perbatasan. Kami berharap, Mapur terus diperhatikan sehingga icon beranda NKRI dapat terwujud,” katanya.
Selain kegiatan mengajar yang diikuti oleh beberapa kelompok masyarakat, KMP Kepulauan Riau juga melaksanakan tadabur alam dan ekspedisi perbatasan di Pulau Sentut. (*)
