Jakarta, IsuKepri.com – Tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota Batam telah membuat kegaduhan di kawasan Batam, Kepulauan Riau. Pemerintah pusat disebut-sebut berencana membubarkan BP Batam yang telah merugikan negara Rp 20 triliun.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo usai Rapat Koordinasi (Rakor) Revitalisasi Batam memberikan sinyal kuat bahwa duplikasi kewenangan ini harus diakhiri. Dengan tumpang tindih tersebut, perekonomian Batam diyakininya tidak akan mampu berkembang.
“Jadi (pengelolaan Batam) sejak lahir memang salah, sehingga ada duplikasi kewenangan Pemkot, otorita Batam maupun pemerintah pusat dan akhirnya tidak mencapai target. Akibatnya, penerimaan pajak hilang Rp 20 triliun per tahun,” tegasnya di Jakarta, Selasa (5/1/2016).
Di samping itu, Tjahjo mengaku, pemerintah berharap ada kejelasan pengelolaan Batam sebagai pusat industri ke depan. Dengan begitu, lanjutnya, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif untuk menata kawasan ekonomi Batam, ada jaminan kepastian hukum guna melindungi investor eksisting, melindungi investor baru.
Dikatakannya, pemerintah akan kembali menggelar rapat terbatas. Dan pada pertengahan Januari ini, pemerintah akan melaporkan hasilnya kepada Presiden untuk diputuskan mengenai solusi duplikasi kewenangan tersebut.
“Tujuan kita bangun Batam kan bukan mau melayani Singapura, tapi mau menyaingi Singapura dan Malaysia. Jadi kalau saya jangan ada otorita, tapi semua menteri kasih masukan,” tegas Tjahjo.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani menegaskan, rapat koordinasi hari ini bersama Menteri-menteri terkait untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas Otorita Batam, termasuk mendengarkan berbagai masukan terkait iklim investasi di Batam.
“Perkembangan kondisi Batam sampai saat ini masih baik. Kita ingin iklim investasi di Batam meningkat karena potensinya masih cukup tinggi, bahkan investor Singapura melihat Batam, Bintan dan Karimun masih bisa dikembangkan untuk wisata, industri dan lainnya,” terangnya.
Ia mengaku, minat investor Singapura sangat tinggi menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya kawasan Batam, Bintan dan Karimun. Sambungnya, unjuk rasa di Batam semakin berkurang bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Batam guna memastikan iklim investasi di lokasi tersebut.
“Itu tandanya Batam penting buat Indonesia, maka dari itu kita tingkatkan iklim investasi di sana dengan kebijakan yang tepat karena masih ada masalah ketenagakerjaan, dualisme kewenangan dan tata ruang wilayah,” pungkas Franky. (Fik/Gdn)
.
(Sumber : Liputan6)
