Jakarta, IsuKepri.com – Presiden Joko Widodo meminta menteri-menteri terkait terus memantau pergerakan organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).
“Pemerintah secara sungguh-sungguh menangani hal-hal yang seperti ini. Kami diminta memantau oleh Presiden hal yang berkaitan dengan Gafatar ya, karena memang ini menjadi meresahkan,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikutip antaranews.com di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/1).
“Ini sudah dianggap cukup membuat keresahan di publik karena ternyata ada yang hilang,” katanya.
Dia menambahkan Polri dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga diminta untuk melakukan pembinaan terhadap organisasi-organisasi massa serta mencari dan mengumpulkan data lengkap mengenai organisasi-organisasi massa.
Dia mengimbau masyarakat semakin dewasa, semakin terbuka, dan rasional dalam membuat keputusan untuk masuk dan terlibat dalam organisasi massa.
“Hal-hal yang seperti ini seyogyanya tidak dipercaya. Karena kan ini pasti ada bujukan-bujukan yang sifatnya spiritualitas sehingga orang tertarik melakukan, tetapi kenyataannya sampai berkorban meninggalkan keluarga kan pasti ada sesuatu yang tertanam dalam dirinya,” katanya.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, gerakan yang tidak sesuai ajaran yang benar seperti Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) harus dilarang.
“Ya semua gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan ajaran yang benar itu harus dilarang. Itu ada aturannya oleh kejaksaan,” kata Kalla, dikutip antaranews.com di Jakarta, Rabu (13/1).
Dia mengaku tidak memahami Gafatar, tapi jika gerakan tersebut memang melanggar keyakinan yang bersifat umum di masyarakat, terlebih jika ada kaitannya dengan orang-orang hilang maka harus dilarang.
Meskipun tidak sepenuhnya baru namun secara resmi Gafatar dideklarasikan pada 21 Januari 2012 di Gedung JIEXPO Kemayoran sebagai upaya pengukuhan keberadaan organisasi yang diketuai oleh Mahful M. Tumanurung ini.
Keberadaan Gafatar dalam beberapa waktu terakhir dianggap meresahkan pasca-hilangnya sejumlah orang yang diduga bergabung dalam organisasi tersebut. Gafatar selama ini melakukan berbagai kegiatan sosial, aksi kemanusiaan termasuk donor darah yang juga pernah dilakukan bersama dengan PMI.
Lebih lanjut dia mengatakan, tidak semua orang yang bekerja sama dengan PMI berarti bebas dari hukum.
“Kalau hanya donor darah bagus. Tapi tidak berarti dia bekerja sama dengan PMI bebas hukum,” kata Wapres yang juga Ketua Umum PMI.
(Sumber : antara – kemendagri)
