Jakarta, IsuKepri.com – Pemerintah masih berupaya mencari solusi terbaik atas kisruh tumpang tindih atau dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam.
Alasannya, keputusan yang diambil akan menentukan nasib atau masa depan kota Batam sebagai salah satu tujuan investasi di Indonesia.
“Itu (keputusan) mau dilaporkan Presiden. Ini keputusan berat, jadi saya belum bisa jelaskan,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, belum lama ini.
Pemerintah, sambungnya, akan menyusun alternatif penyelesaian masalah atas tumpang tindih kewenangan investasi di Batam. Pemerintah diakui Darmin juga akan menemukan solusi supaya Batam dapat berkembang lebih cepat dan menggeliat di masa depan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Bagaimana kelembagaannya sama sekali ada usulan supaya jangan ada tumpang tindih. Tapi lebih baik saya tidak ngomong dulu,” kata Darmin.
Kepala BKPM, Franky Sibarani sebelumnya menegaskan, pemerintah akan terus mengembangkan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) dan daerah pertumbuhan ekonomi meskipun ada masalah terkait dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam.
“Batam tidak bermasalah, memang ada dualisme, tapi penyelesaiannya tidak bisa grasak grusuk, karena kita harus memberikan kepastian pada investor dan untuk meningkatkan daya saing Batam,” ujar Franky.
Franky pun menegaskan, tidak ada perusahaan asing maupun domestik yang kabur dari Batam. Bahkan diklaim pengusaha masih tertarik menanamkan modalnya di kota tersebut.
“Saya pernah ke Batam beberapa waktu lalu, ketemu 20 pengusaha dan masih melihat Batam sebagai tujuan investasi yang tepat,” jelas dia.
Kata Franky, pemerintah perlahan mulai memperbaiki iklim investasi di Batam, baik dari segi keamanan, kepastian hukum maupun aturan ketenagakerjaan. “Keamanan sudah bisa dijamin, ketentuan tenaga kerja sudah lebih baik,” tutur Franky.
Saat ini, dirinya mengaku, pemerintah pusat masih mencari solusi terkait dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam. Hasil dari rapat koordinasi antar Menteri terkait nantinya akan dibawa ke Presiden Jokowi.
“Belum ada yang spesifik solusinya apa. Sifatnya masih diskusi, jadi belum final masih jauh,” ucap Franky.
..
(Sumber : Liputan6)
