Batam, IsuKepri.com – Kamar dagang dan industri (Kadin) Kota Batam mengelar Fokus Grup Discussion (FGD) dengan tema “Penataan pembangunan ekonomi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam di era otonomi daerah”.
Acara dihadiri Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk, Kepala Badan Pengusahaan(BP) Batam Mustofa Widjaya, Perwakilan Provinsi Kepri, Syamsul Bahrum, Perwakilan Pemko Batam, Suzairi dan para peserta diskusi lainnya.
Dalam jalannya diskusi, topik hangat yang masih juga menjadi pembahasan adalah mengenai statemen mendagri mengenai pembubaran BP Batam.
Asisten Pemerintahan Kota Batam Suzairi menanggapi, harus ada reposisi keberadaan BP Batam, hal ini dikarenakan Batam sudah dalam suasana Masyarakat Ekonomi Asean(MEA).
Suzairi membenarkan bahwa dirinya sering ditanyakan mengenai dualisme Pemerintahan di Kota Batam. Menurutnya, tidak boleh adanya dualisme Pemerintahan yang otomatis berakibat tumpang tindihnya kewenangan.
“Contohkan, BP Batam punya Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP), Pemko Batam juga memiliki PTSP, hal inilah yang tidak benar,” ujarnya, Jum”‘at (8/1).
Untuk itu, menurut Suzairi, kedua lembaga ( BP Batam dan Pemko Batam) lebih baik dipimpin oleh Walikota Batam.”Untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan, mungkin dengan dipimpin satu saja, Walikota Batam,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk mengatakan, hasil jalannya diskusi akan menjadi acuan Kadin Batam dalam bekerja.
(SM)
