Bintan, IsuKepri.com – Pengelolaan wilayah perbatasan, harus mencerminkan nawacita presiden Joko Widodo. Nawa cita Joko Widodo yang ketiga adalah membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Perbatasan sebagai beranda depan NKRI, merupakan salah satu wujud kedaulatan negara yang harus diperhatian dengan serius. Hal ini disampaikan Kasubag Perekonomian Bapedda Kabupaten Bintan, Armansyah, S.Sos, disela-sela seminar kebangsaan yang dilaksanakan oleh Komunitas Merah Putih (KMP) Kepulauan Riau, Selasa (2/2) di Melayu Berdendang, Bintan Utara Kabupaten Bintan.
Armansyah mengatakan, bahwa guna mewujudkan nawacita, maka perlu dibuat arah dan kebijakan pemerintah yang sejalan dengan konsep kemaritiman. Apalagi, Kepulauan Riau memiliki letak geografis yang sangat strategis, dan berbatasan dengan negara maju dan berkembang.
“salah satu kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan, membangun sumber daya manusia yang handal serta memanfaatkan pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing dan membangun konektifitas melalui transportasi laut serta membuka akses didalam lokasi ploritas,” katanya.
Selain itu, perlu juga dilakukan optimalisasi pengawasan lintas batas negara. Hal ini karena kondisi Kepulauan Riau sebagai salah satu jalur perdanganan Internasional yang cukup padat. Namun belum dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.
“Potensi jalur perdangangan dengan membangun legoh jangkar adalah peluang yang dapat diambil,” lanjutnya.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Kepala Bagian Pengelola Perbatasan Kabupaten Bintan, Suwarsono, Dosen Fakultas Hukum, Suryadi dan Suhardi, anggota DPRD Kabupaten Bintan. Kegiatan diikuti oleh 150 pelajar dan mahasiswa se Kebupaten Bintan.
