SHARE

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Bupati Bintan, Apri Sujadi melontarkan statement terkait seleksi ulang tenaga honorer Bintan. Ia mengatakan bahwa kebijakan tersebut, hanya melanjutkan kebijakan Bupati lama, Ansar Ahmad, berdasarkan Perbup Bintan Nomor 1 Tahun 2011.

Atas statementnya tersebut, beberapa pihak menyebut bahwa hal itu adalah upaya Apri untuk cuci tangan, atas kebijakan kontroversional yang ia jalankan.

“Seharusnya Apri, harus bersikap professional terhadap kebijakaan yang ia ambil. Serta tidak mengkambing hitamkan kepada pihak manapun,” ujar Alimuddin.Ar, S.Sos.,M. Si, Dewan Pembina APPPI Kepri di Tanjungpinang (5/1).

Ali mengatakan bahwa setiap kebijakan pasti memiliki konsekuensi, namun sebagai kepala daerah harus berani bertanggungjawab.

“Kepala daerah harus memikirkan dengan matang kebijakan yang diambil, karena hal itu menyangkut hajat orang banyak. Jangan karena politik balas budi, justru menciderai kepentingan yang lebih luas,” katanya.

Lebih lanjut, Ali menambahkan bahwa saat ini, yang paling penting yang harus Apri lakukan adalah menyakinkan publik bahwa seleksi evaluasi ulang tenaga honorer berjalan dengan transparan.

“Apri harus dapat menyakinkan publik, bahwa seleksi ulang berjalan transparant. Terutama proses seleksi administrasi serta hasil tes,” katanya.

Publik hingga saat ini, menunggu keberanian Apri mengekspose hasil tes seleksi ulang. Hal ini digunakan untuk menepis opini publik, bahwa seleksi penerimaan honorer sarat kepentingan balas budi.

“Jika Apri tidak, melakukan hal tersebut (ekspose) maka Kita dapat pastikan bahwa seleksi ulang adalah upaya Apri untuk bersih-bersih,” terangnya. (*)

SHARE