SHARE

Tanjungpinang, IsuKepri.Com – Gubernur Kepulauan Riau, H. Nurdin Basirun mengapresiasi Asosiasi Pertambangan Bauksit dan Smelter Indonesia (ATBSI) dalam memperjuangkan terealisasinya kembali kegiatan pertambangan khususnya ekspor bauksit di Kepri. Hal ini disampaikan saat memimpin rapat sosialisasi bersama Asosiasi Pertambangan Bauksit dan Smelter Indonesia (ATBSI) di Ruang Rapat Lt.4 Kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Tanjungpinang, Kamis (19/1).

“Kegiatan pertambangan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Ditambah lagi lapangan pekerjaan yang akan terbuka, mampu sedikit banyak mengurangi pengangguran yang ada di Kepri. Maka dari itu, saya mengapresiasi perjuangan rekan-rekan sekalian dari ATBSI, apalagi dengan adanya upaya dari teman-teman ATBSI untuk pembuatan smelter,” ujar Nurdin.

Namun, lanjut Nurdin dalam pengerjaannya haruslah disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pertambangan yang beroperasi haruslah memperhatikan dampak lingkungan yang timbul dan harus berbasis atas kepentingan masyarakat iru sendiri.

“Selama ini masyarakat lingkungan kita belum merasakan hasilnya, adanya kemajuan ekonomi atau merasa sejahtera. Saya minta tolong buat kebijakan kita bersama agar pihak asosiasi bisa memikirkan masyarakat di sekitar tambang. Kalau kita komitmen semua permasalahan bisa kita atasi apalagi sekarang pekerjaan sudah menggunakan teknologi ini malah akan mempermudah dalam pengerjaan pertambangannya,” tegas Nurdin.

Ketua Asosiasi Pertambangan Bauksit dan Smelter Indonesia (ATBSI), Marsda TNI (Purn) Dikdik Amir Hasan menuturkan bahwa Keluarnya Permen No. 1 Tahun 2014 berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri pasca keluarnya permen ESDM tersebut. BErdasarkan itu, Asosiasi Pertambangan Bauksit dan Smelter Indonesia (ATBSI) berdiri yang dipelopori oleh beberapa perusahaan tambang yang ada di Tanjungpinang.

“Dengan adanya sosialisasi dari PP No 1 Tahun 2017 dan Permen ESDM 5 & 6 Tahun 2017 diharapkan dapat mengatasi kelesuan dalam pertambangan di Kepri. Kami dari ATBSI membutuhkan dukungan dan arahan Gubernur dalam penyelesaiannya,” ujar Dikdik.

Merepon hal itu, Mewakili pimpinan DPRD dari komisi I, Syarifuddin Aluan mengatakan bahwa pihak dewan sangat mendambakan kehadiran dan terealisasinya dari PP No. 1 Tahun 2017 dan Permen No 5 & 6 Tahun 2017.

“Semenjak tahun 2014 kita tau kondisi daya beli masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi menurun dibandingkan saat bauksit masih beroperasi. Karena itu dengan kehadirannya PP no 1 tahun 2017 dan Permen No 5&6 tahun 2017 yang mana nantinya membuka keran realisasi Ekspor ini , jadi tugas asosiasi bertugas untuk memperjuangkan PP no. 1 tahun 2017 dan Permen No 5&6 tahun 2017,” ujar Aluan.

Turut hadir Kabinda , Wakajati, Danlantamal IV, Danrem, TNI-AL dan pihak Syahbandar yang mendukung penuh rencana kegiatan ini kedepannya, terutama pertambangan di Kepulauan Riau. Hal ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepri, namun tetap memperhatikan dampak lingkungan seperti masalah AMDAL atau antisipasi setelah pertambangan (pasca tambang) menjadi perhatian. (Humas)