SHARE

IsuKepri.Com – Menghadapi tahun 2017 yang masih dihadapkan oleh potensi risiko global, pemerintah meresponnya melalui penetapan kebijakan fiskal yang kredibel, efisien dan efektif, serta berkesinambungan. Kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBN 2017 tersebut dibingkai oleh asumsi kerangka makro yang yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah. Berikut Asumsi Dasar Ekonomi Makro pada APBN 2017 dan Target Pembangunan pada APBN 2017.

BIB_1

2

Kesepakatan asumsi makro tersebut tidak lepas dari adanya pengaruh dari faktor eksternal dan faktor internal. Dari faktor eksternal, kondisi perekonomian dunia masih belum stabil, baik dari sisi permintaan (demand) yang masih lemah, maupun harga komoditas yang rendah. Selain itu, economic rebalancing dari negeri Tiongkok juga berimbas pada kondisi ekonomi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Terakhir, kebijakan ekonomi Negara-negara maju seperti Amerika Serikat juga memiliki dampak kepada Indonesia.

3

Dari sisi internal sendiri, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu didorong oleh belanja infrastruktur pemerintah dalam rangka menguatkan sektor produktif sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian. Tidak hanya itu, sebanyak empat belas paket kebijakan yang telah diluncurkan pemerintah diharapkan dapat mendorong investasi yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi makro.

Kabar baiknya adalah Indonesia tercatat memiliki rata-rata pertumbuhan masih lebih baik dibandingkan dengan Negara-negara lainnya selama kurun waktu 2006-2015. Sementara itu, sampai dengan kuartal 3 tahun 2016, Indonesia memiliki capaian pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sebesar 5,02%.

4

Selain optimis terhadap pertumbuhan ekonomi, kesehatan fundamental ekonomi Indonesia dapat terjaga dengan baik. Hal tersebut terlihat dari indikator ekonomi 2016 yang menunjukan hasil yang baik, seperti inflasi yang masih terkendali pada angka 3,02%, apresiasi nilai tukar Rupiah sebesar 2,6% dan pertumbuhan IHSG sebesar 15,3%.

Selain itu, nilai investasi langsung yang berasal dari luar negeri (FDI) maupun dari dalam negeri juga menunjukkan angka yang terus meningkat. Terakhir, pergerakan neraca pembayaran tahun 2016 terpantau surplus dengan defisit transaksi berjalan yang terjaga dan nilai cadangan devisa yang memadai.

5

APBN 2017 Yang Kredibel, Efisien Dan Efektif, Serta Berkesinambungan.

Postur APBN 2017 dibuat di atas asumsi kerangka makro yang optimis agar mampu menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan domestik, serta memacu pembangunan nasional yang lebih baik di tahun 2017 dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian (prudent) dan efektivitas pelaksanaannya.

6

7

8

Kebijakan Fiskal Dan APBN Menjadi Tulang Punggung Reformasi Ekonomi

Kebijakan fiskal dalam APBN tahun 2017 dibuat secara kredibel, efisien dan efektif serta berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Upaya mereformasi fiskal sudah digulirkan pemerintah sejak 2015 dalam kebijakan APBN. Dalam APBN 2017, pemerintah memastikan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan reformasi struktural atas kebijakan APBN melalui tiga pilar utama.

1. Optimalisasi Pendapatan Negara

Pertama adalah melakukan optimalisasi pendapatan negara. Pada sisi pendapatan negara, optimalisasi pendapatan diarahkan pada perluasan basis pendapatan. Namun tetap selaras dengan kapasitas perekonomian agar tidak mengganggu iklim investasi.

Dalam postur APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,4 triliun. Hal ini disusun dengan mempertimbangkan potensi perpajakan yang bisa diterima pemerintah pada 2017 mendatang, termasuk realisasi program Amnesti Pajak dan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru.

9

10

11

Selain itu, untuk mendukung upaya optimalisasi penerimaan negara, pemerintah juga melakukan reformasi perpajakan secara lebih komprehensif. Reformasi tersebut terdiri dari reformasi di bidang kebijakan dan reformasi di bidang administrasi.

12

2. Pengelolaan Belanja Negara Secara Produktif dan Berkualitas

Pada sisi belanja negara, kualitas belanja diarahkan pada pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif dan prioritas, diantaranya seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Selain itu, untuk belanja Negara dalam APBN 2017, pemerintah dan DPR RI menyepakati jumlah Rp2.080 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat, serta transfer ke daerah dan dana desa. Dengan demikian, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini dilakukan demi mendukung pembangunan yang produktif.

14

15

Komitmen untuk meningkatkan kualitas belanja negara dapat dilihat dari reformasi struktural. Realokasi belanja pada subsidi energi secara signifikan kepada belanja yang bersifat prioritas dan mandatory, yaitu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

16

Anggaran infrastruktur dalam APBN 2017 meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2016. Hal tersebut dapat tercapai dengan melalui peningkatan efisiensi belanja dan peningkatan earmark Dana Transfer Umum yang dikhususkan untuk infrastruktur. Dana Transfer Umum merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah dalam penggunaannya.

17

18

Belanja negara juga ditujukan demi pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Salah satunya adalah melalui pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (mandatory spending), seperti anggaran pendidikan yang dalam APBN 2017 tetap dijaga sebesar 20%, dengan fokus untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan.

19

20

Selain itu, mandatory spending yang lain adalah anggaran kesehatan yang pada tahun 2017 juga tetap dialokasikan sebesar 5% dari APBN. Kebijakan anggaran kesehatan tersebut difokuskan untuk memperkuat upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

21

22

Sementara itu, belanja infrastruktur yang dialokasikan ke daerah dalam APBN 2017 melalui Dana Transfer Umum juga memberikan dampak yang signifikan terhadap dana yang ditransfer ke daerah. Tercatat dalam APBN 2017, Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dialokasikan sebesar Rp764,9 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan belanja Kementerian/Lembaga yang sebesar Rp763,5 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak fungsi dari pemerintah pusat yang telah didelegasikan/diserahkan kepada daerah saat ini. Selain itu, peningkatan alokasi Dana Desa menjadi Rp60 triliun dari Rp47 triliun pada APBN 2016 bertujuan untuk membangunpemerataan pembangunan, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23

3. Pengelolaan Pembiayaan Dengan Prinsip Kehati-Hatian (Prudent)

Ketiga adalah menjaga kesinambungan pembiayaan anggaran. Dari sisi pembiayaan, kebijakan penghematan dilakukan pada pembiayaan investasi. Fokus pemerintah adalah pada kemandirian BUMN dan infrastruktur melalui sumber pembiayaan murah. Kebijakan defisit ekspansif dan terarah masih menjadi pilihan pemerintah dengan tetap berkomitmen pada reformasi penganggaran dan prinsip kehati-hatian.

Kebijakan ekspansif dalam APBN 2017 dilakukan demi mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, hal ini juga dilakukan demi meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Meski berdampak pada defisit yang ditutup melalui pembiayaan anggaran, kebijakan defisit diarahkan agar tetap sehat dan berkesinambungan. Rasio utang juga terhadap PDB dijaga agar tetap terkendali. Defisit Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Tidak hanya itu, pembiayaan melalui utang dimanfaatkkan terutama untuk kegiatan produktif dan diarahkan untuk mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif bagi UMKM.

24

25

 

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.kemenkeu.go.id)

SHARE