SHARE
Baharuddin

TANJUNGPINANG, ISUKEPRI.COM – Ketua DPD Angkatan Muda Thareqat Islam (AMTI) Provinsi Kepulauan Riau Baharuddin Rahman mengecam statment Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, T.S.Arif Fadillah beberapa waktu yang lalu disalah satu media yang mengatakan bahwa Pejabat Kabupaten Karimun lebih unggul di bandingkan pejabat di luar Karimun termasuk di Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagaimana dikutip dari Lendoot.com (kamis, 9/3/2017) pada acara Korpri Kabupaten Karimun, Sekdaprov Kepri dalam sambutannya menyatakan bahwa “SDM Pejabat Pemkab Karimun lebih unggul dari Pejabat di Provinsi Kepri” kemudian diteruskan dengan kalimat “Saya sering ungkapkan, kalau SDM kita (Kabupaten Karimun) memang lebih unggul. Tapi giliran orang Karimun jadi, sibuk semua”.

“Kita sangat mengecam Statment Sekdaprov Kepri sampai bicara seperti itu. Apa indikator yang beliau gunakan dalam melakukan penilaian seperti itu?  Kalau bicara tingkat pendidikan (S2 dan S3) sebagai indikatornya, saya rasa tidak cukup hal tersebut  sebagai jaminan bahwa kualitas seorang pejabat dapat dinilai apalagi sampai melakukan perbandingan dengan pejabat lainnya ” ujar Baharuddin, Jumat (10/3) di Tanjungpinang.

“Pak Arif Fadillah seharusnya sadar bahwa hari ini dia adalah Pejabat Provinsi Kepulauan Riau, orang nomor 1 dalam OPD di Kepri ini.  Ini Provinsi Kepri dimana ada 7 Kabupaten Kota didalamnya. Jadi hati hatilah dalam mengeluarkan statment, jangan asal bunyi tanpa ada indikator penilaian yang jelas,” lanjut dia.

Jika ingin memotivasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun di wilayah Kabupaten Kota yang ada di Kepri, tidak perlu lah harus membanding bandingkan karena bisa menimbulkan multi persepsi dan sentimen kedaerahan.

DPD AMTI Provinsi Kepulauan Riau meminta Sekdaprov Kepri harus segera mengklarifikasi Statment nya tersebut, jika benar itu beliau katakan maka beliau harus punya alasan bahkan data valid sehingga bisa membanding bandingkan seperti itu.

“Jangan bicara tingkat pendidikan lah sebagai indikatornya, apakah semua pejabat yang mengambil S2 dan S3 ada jaminan punya kualitas yang baik dibandingkan yang cuma S1 dalam mengelola tata pemerintahan? Kita juga perhatikan kok bagaimana provinsi kepri hari ini semenjak Pak Arif jadi Sekda, banyak yang gak beres juga dalam penataan administrasi pemerintahan, salah satunya yang paling nyata itu soal pelantikan pejabat OPD Kepri yang sempat menimbulkan banyak masalah dan berujung pada hak interpelasi DPRD Kepri,” ujar Baharuddin.