Blog Page 1525

Prinsip Hukum Universal tak Bisa Ditafsirkan Secara Ekstrem

0

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai prinsip hukum universal yang mengatakan, apabila ada pasal di satu undang-undang yang bertentangan, maka yang diakui adalah pasal yang muncul kemudian tidak bisa ditafsirkan secara ekstrem.

\”Di beberapa hukum, itu tidak bisa membatalkan undang-undang. Ada juga yang justru menguatkan,\” katanya saat diskusi \”UU-APBN-P Menuju Materi\” di gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/4).

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat, Benny K Harman, mengatakan berdasarkan prinsip hukum universal, maka pasal 7 ayat 6 UU APBN-P sudah mati suri. Sebagai gantinya, maka yang berlaku adalah pasal 7 ayat 6 a yang dikeluarkan kemudian.

Yusril menilai penafsiran ini terlalu berlebihan. Karena dalam beberapa hukum, justru pasal yang muncul kemudian menguatkan pasal sebelumnya. Ia mencontohkan ayat Alquran yang memerintahkan shalat dalam kondisi tidak mabuk.

\”Artinya mabuk itu dibolehkan. Tapi kalau mau shalat, tidak boleh mabuk. Tapi kemudian ada ayat lagi yang melarang minuman beralkohol dan perjudian. Ini tidak menggugurkan. Melainkan pelarangan itu dilakukan step by step,\” lanjut dia.

Mengenai apakah pasal 7 ayat 6 a menggugurkan pasal sebelumnya, ia menyerahkan hal itu ke MK. Hanya saja, ia menilai kedua pasal itu dapat diuji dengan UU nomor 12/2011 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Yusril menilai keberadaan pasal 6 a bertentangan dengan UU 12/2011 karena bertabrakan. \”Seharusnya, agar tidak bertabrakan pasal 7 ayat 6 itu yang diubah. Atau setidaknya menyusun redaksional ayat 6 a dengan mencantumkan ‘seperti diatur di pasal 7 ayat 6’,\” ungkapnya.

Partai Demokrat Minta SBY Evaluasi PKS

0

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Demokrat meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi keberadaan Partai Keadilan Sejahtera di dalam koalisi pemerintahan setelah sikap PKS yang berkali-kali bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Desakan dari internal Demokrat itu disampaikan dalam rapat internal di Gedung DPP PD di Jakarta, Minggu (1/4/2012). Pertemuan yang berlangsung selama sekitar satu jam itu dihadiri jajaran Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Pusat, serta Fraksi Partai Demokrat di parlemen.

\”Harus saya katakan, ada aspirasi yang kuat di kalangan kader-kader Partai Demokrat agar yang tidak konsisten dengan kontrak koalisi itu, kontrak koalisi bisa ditegakkan dengan baik,\” kata Ketua Umum PD Anas Urbaningrum saat jumpa pers seusai rapat, Minggu petang.

Sikap PKS yang berseberangan dengan kebijakan sekretariat gabungan partai pendukung pemerintah kembali ditunjukkan dalam pengambilan keputusan RAPBNP 2012 di rapat paripurna DPR, Jumat (30/3/2012). Dalam voting yang dilakukan secara terbuka, Fraksi PKS tegas menyatakan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak dan mempertahankan Pasal 7 ayat 6 yang mengatur agar harga BBM bersubsidi tidak naik.

Adapun sikap fraksi lain dalam koalisi, yakni F-PD, F-Golkar, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP memilih mempertahankan Pasal 7 ayat 6 serta menambah ayat 6a. Substansi ayat 6a memberi ruang kepada pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM bersubsidi dengan syarat.

Anas menjelaskan, seluruh parpol koalisi jangan hanya sekadar menandatangani kontrak koalisi, tetapi juga harus memahami substansi kontrak tersebut. Jika ada parpol koalisi yang keluar dari komitmen, maka ia berharap hal itu dikembaikan pada sistem. \”Tentu Presiden sebagai ketua koalisi dengan pegangan kontrak bisa mengambil keputusan. Tentunya keputusannya bersama peserta koalisi,\” kata Anas.

Wah! Bandar Narkoba Dapat Fasilitas Eksklusif di LP Pekanbaru

0

Jakarta Entah kekuatan yang dimiliki JT. Napi yang ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) di LP Pekanbaru, Riau ini ternyata mendapat fasilitas istimewa.

Informasi yang dikumpulkan detikcom, Rabu (4/4/2012), dia bisa leluasa berdagang narkoba di dalam LP. Bukan hanya itu saja, dia pun mendapatkan kamar khusus yang hanya diisi dia dan \’pesuruhnya\’.

Berbeda dengan tahanan lain, JT mendapat kamar khusus yang diisi dia dan pembantunya. Sedangkan napi lain bisa mengisi 1 kamar dengan 20 orang.

Nah, dengan kekuatan uang yang dia miliki juta, JT bahkan bisa membayar sipir guna memasukkan narkoba ke dalam LP. Sang sipir ikut dicokok BNN.

Narkoba yang diperdagangkan JT itu disebutkan didapat dari jaringan Malaysia. Sabu diangkut dari Malaysia lewat jalur laut sebelum diedarkan di wilayah Indonesia.

Salah satu tempat peredaran sabu itu yakni di LP Pekanbaru. Lalu bagaimana sabu bisa masuk ke dalam LP?

\”Sabu itu dilemparkan dari luar tembok. Kemudian diterima anak buah sang bandar. Agar aman oknum sipir dibuat tutup mulut,\” terang sumber terpercaya detikcom di penegak hukum.

JT memang narapidana yang disegani. Dia merupakan ketua organisasi pemuda di Pekanbaru. Tidak heran kalau dia bisa dengan mudah mendapatkan asimilasi.

Kakanwil Pekanbaru Djoni Muhammad saat ditanya soal asimilasi ini mengakui soal pemberian hak itu.

Sedangkan Dirjen Pemasyarakatan Sihabudin saat dikonfirmasi soal sipir yang telibat kasus narkoba menyerahkan sepenuhnya kepada BNN.

\”Kita serahkan ke BNN,\” kata Sihabudin di kantornya, Selasa (3/4).

(ndr/van)

Sultan hanya bisa tunggu perkembangan RUUK DIY

0

Yogyakarta (ANTARA News) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, dirinya hanya bisa menunggu perkembangan pembahasan Rancangan Undang-undang Keistimewaan provinsi itu.

\”Saya hanya bisa memantau perkembangan Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), saya tidak bisa ikut campur atau intervensi. Jadi, `arep ngopo` (mau apa),\” katanya di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, jika pembahasan RUUK DIY tidak selesai pada tahun ini, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, karena kewenangan legislasi ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

\”Jadi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY atau Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak bisa ikut campur apalagi intervensi terhadap penyelesaian pembahasan RUUK DIY,\” kata Sultan.

Oleh karena itu, dirinya menyerahkan nasib RUUK DIY ke pemerintah pusat dan DPR karena Pemprov DIY dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak bisa ikut campur menyelesaikan peraturan perundang-undangan tersebut.

Namun, menurut dia, masa sidang RUUK DIY di DPR akan habis pada pekan ini. Berkaitan dengan hal itu, dirinya masih menunggu apakah akan ada masa perpanjangan sidang DPR atau tidak.

Ia mengatakan, sesuai dengan tata tertib DPR, satu RUU maksimal hanya dibahas dalam tiga kali masa sidang. Oleh karena itu, dirinya masih menunggu apakah ada masa sidang lagi atau tidak.

\”Kami tunggu dan lihat saja nanti, ada masa sidang lagi atau tidak,\” kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Menurut dia, dirinya juga belum memutuskan apakah akan menerima perpanjangan masa jabatan gubernur DIY pada Oktober 2012 jika nanti pembahasan RUUK DIY tidak selesai.

Namun, Sultan menegaskan, DIY bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan keputusan yang sudah final.

Sumber : Antara

GMNI: Waspadai Pemanfaatan APBD untuk Kepentingan Politisi

0

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia meminta seluruh elemen masyarakat mewaspadai dan mengawasi realisasi APBD, karena dikhawatirkan dimanfaatkan untuk kepentingan politisi tertentu pada Pilkada Tanjungpinang tahun 2012.

\”Anggaran daerah berpotensi dipergunakan untuk kepentingan politik, karena itu harus diawasi bersama,\” kata Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Tanjungpinang, Askarmen Harun, Rabu.

Pos anggaran bantuan sosial, kata dia, paling rawan diselewengkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik jelang pesta demokrasi. Anggaran bantuan sosial rawan digunakan untuk pencitraan kandidat tertentu.

\”Figur yang memiliki otoritas atau pun akses di dalam pemerintahan akan lebih mudah memanfaatkan anggaran daerah untuk kepentingan politik baik secara langsung maupun tidak langsung,\” ujarnya.

Bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin dapat dimanfaatkan untuk mencitrakan figur yang dekat dengan penguasa daerah. Permintaan pun untuk memilih figur tertentu juga disampaikan pada saat bantuan didistribusikan.

\”Kami berharap masyarakat yang mendapat bantuan tersebut tidak merasa terbebani dan tetap idealis dalam menentukan pilihan, karena bantuan itu berasal dari uang rakyat, bukan uang pribadi,\” katanya.

Hal senada dikatakan Ketua Komunitas Merah Putih, Suprapto. Penyelewengan atau pun pemanfaatan anggaran daerah untuk kepentingan politik berpeluang terjadi karena tahapan pilkada belum dimulai.

Bahkan figur yang saat ini telah diusung partai tertentu sebagai calon wali kota masih dianggap bukan sebagai calon wali kota oleh penyelenggara pilkada. Hal itu yang membuat figur-figur yang diperkirakan mencalonkan diri pada Pilkada Tanjungpinang tahun 2012 lebih bebas bergerak melaksanakan program pencitraannya.

\”Sistem membuat Panwaslu Tanjungpinang seperti macan ompong, karena tidak dapat berbuat apa-apa, meski menemukan dugaan penggunaan anggaran daerah untuk kepentingan politik kandidat tertentu,\” ungkapnya.

sumber : Antara

Suara Masyarakat

CLOSE

Thank you!

Please fill out the form below.

Name *
Email *
URL (include http://)
Subject *
Question *
* Required Field